VIVAnews - Penataan permukiman di Jawa Barat masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah menyusul terdapat sebanyak 1.035 kawasan kumuh.
"Kawasan kumuh masih menjadi kendala, umumnya terdapat di wilayah perkotaan dan pemukiman nelayan," kata Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Jabar, H Deny Juanda Poeradimadja di Bandung, Kamis 2 April 2009.
Menurut Deny, kawasan kumuh di Jawa Barat itu total luasnya sekitar 25.875 hektare yang tersebar di seluruh provinsi itu. Sementara backlog rumah pada 2007 sebesar 980 ribu unit dan diperkirakan akan mencapai 1.164 juta unit pada 2013.
Ia mengatakan, tingginya backlog rumah dan kawasan kumuh di perkotaan disebabkan oleh terbatasnya sumber pembiayaan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. "Selain itu belum seimbangnya pembangunan di perkotaan dan pedesaan," jelasnya.
Akibatnya, kata dia, sulit untuk mengendalikan migrasi penduduk khususnya ke kota-kota besar selama kurun waktu 2003-2007. Permasalahan lingkungan pemukiman lainnya yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah tingkat pelayanan pengelolaan limbah domestik yang masih rendah.
Berdasarkan data Sensus Ekonomi Daerah (Suseda) Jabar 2007, terdapat 49,01 persen rumah tangga yang menggunakan tanki atau septictank sebagai tempat pembuangan tinja. Sisanya menggunakan kolam, sawah, kebun, sungai, lubang tanah dan lainnya.
Sedangkan kondisi prasarana pengelolaan limbah domestik sampai dengan saat ini menunjukkan dari 17 Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) hanya 11 unit yang beroperasi dengan baik. "Saat ini baru empat kabupaten dan kota yang memiliki sistem penyaluran air limbah domestik yakni Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bogor dan Cirebon," kata Denny. (tvone)
Kunjungan Terakhir PM Lee, Jokowi Sambut Baik Kerja Sama Pertahanan dengan Singapura
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsin Loong di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin, 29 April.
