Sumber :
- VIVAnews/Syahrul Ansyari
VIVAnews -
Partai Persatuan Pembangunan mendukung rencana Pemerintah membiayai saksi pemilu. Bagi PPP, dana saksi ini merupakan bentuk itikad baik dari pemerintah dan Bawaslu dalam rangka peningkatan transparansi dan kualitas pemilu.
"Dengan demikian, Pemilu 2014 lebih bersih, terlepas dari kekurangan," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Bandung, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2014.
Pada Pemilu 2009 setidaknya ada 570 sengketa. Padahal salah satu ukuran keberhasilan proses demokrasi ditentukan seberapa banyak sengketa. "Artinya 570 kursi yang dipersengketakan. Dengan adanya dana saksi bagi PPP, langkah tepat," ujarnya.
Menteri Agama itu menilai terlalu naif apabila dana saksi disebut dana yang rawan dikorupsi. Sebab, penggunaannya cukup mudah. Sebagai penanggung jawab, Bawaslu tinggal mendistribusikan uang Rp1,2 juta ke 12 saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
"Pembayaran ditentukan kehadiran saksi dengan dibuktikan tanda tangan di berita acara penghitungan suara," ujarnya.
Suryadharma juga tidak sependapat jika dana saksi dikatakan untuk partai politik. Dia menegaskan, anggaran senilai Rp700 miliar itu bukan untuk partai, melainkan penyelenggara pemilu dan kepentingan bangsa Indonesia.
"Pemerintah juga bisa memperhatikan pandangan-pandangan lain yang memberi persetujuan pada dana saksi itu," tuturnya.
Seandainya pun tidak jadi, mantan Ketua Umum PB PMII itu mengatakan partainya tidak merasa kehilangan. "Bukan kehilangan, kalau kehilangan sesuatu yang sudah dimiliki lalu hilang." (umi)
![Sudaryono saat ikut antre bakso di sela blusukan di Kelurahan Danukusuman, Solo, Kamis, 16 Mei 2024]()
![img_title]()
Menteri Agama itu menilai terlalu naif apabila dana saksi disebut dana yang rawan dikorupsi. Sebab, penggunaannya cukup mudah. Sebagai penanggung jawab, Bawaslu tinggal mendistribusikan uang Rp1,2 juta ke 12 saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
"Pembayaran ditentukan kehadiran saksi dengan dibuktikan tanda tangan di berita acara penghitungan suara," ujarnya.
Suryadharma juga tidak sependapat jika dana saksi dikatakan untuk partai politik. Dia menegaskan, anggaran senilai Rp700 miliar itu bukan untuk partai, melainkan penyelenggara pemilu dan kepentingan bangsa Indonesia.
"Pemerintah juga bisa memperhatikan pandangan-pandangan lain yang memberi persetujuan pada dana saksi itu," tuturnya.
Seandainya pun tidak jadi, mantan Ketua Umum PB PMII itu mengatakan partainya tidak merasa kehilangan. "Bukan kehilangan, kalau kehilangan sesuatu yang sudah dimiliki lalu hilang." (umi)
Eks Ajudan Prabowo Blusukan di Kampung Solo Demi Maju Cagub Jateng
Saat blusukan di Solo, jagoan cagub Gerindra itu ditemani barisan relawan pendukungnya. Eks ajudan Prabowo itu aktif berkomunikasi dengan warga.
VIVA.co.id
17 Mei 2024
Baca Juga :
