VIVAnews - Pemerintah tidak akan memprioritaskan investasi pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara saat divestasi. Pasalnya, masih banyak pilihan investasi lain yang lebih menarik.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto mengatakan, Departemen Keuangan bersama dengan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyikapi hasil arbitrase untuk divestasi.
"Kami masih melihat biaya dan keuntungan terhadap pembelian saham Newmont," ujar Hadiyanto di Kantor Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa 14 April 2009.
Sehingga pilihan yang tersedia untuk pemerintah sesuai dengan pertimbangan adalah dilihat dari personal in charge (PIC) yang melihat potensi ini. "PIC, tim dari Departemen Keuangan juga nanti yang akan menyikapi keputusan arbitrase itu sesuai dengan kontraknya," ujar Hadiyanto. Tim PIC ini ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Untuk peluang membeli, kata Hadiyanto, selain Newmont, pemerintah memiliki banyak pilihan. "Kita ada perusahaan-perusahaan BUMN lain," katanya.
Departemen Keuangan dan Menko Perekonomian harus mengambil sikap atas keputusan arbitrase apakah pemerintah benar-benar memenuhi ekspektasi dan kajian yang tepat. "Kami tidak ingin karena didesak, sehingga sikap pemerintah tidak berdasarkan pertimbangan yang matang," katanya. Pasalnya selain pemerintah pusat, divestasi juga ada yang ke pemerintah daerah.
Terkait adanya batasan waktu, Hadiyanto mengatakan, telah bekerja sesuai aturan. Namun, soal anggaran, dia enggan komentar.
Arab Saudi Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Arab-Eropa untuk Membahas Pengakuan Negara Palestina
Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan Arab-Eropa pada hari Senin 29 April 2024 untuk membahas pengakuan negara Palestina.
