VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pelanggaran Pemilu 2009 lebih sedikit dibandingkan tahun 2004. Meski kisruh daftar pemilih tetap pada pemilu kali ini sangat mencuri perhatian.
"Namun sekecil apapun pelanggaran yang terjadi, baik administrasi maupun pidana, harus diproses secara hukum untuk mendapatkan putusan yang adil," kata presiden dalam pidatonya di Istana Negara Jakarta, Kamis 16 April 2009.
Partai politik dan masyarakat pun diharapkan mampu menghormati keputusan pengadilan atas sejumlah persoalan tersebut. "Kita mendorong lembaga-lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran itu dengan seadil-adilnya," ujarnya.
Merujuk data laporan akhir Badan Pengawas Pemilu, pada pemilu 2004 terjadi 1.597 pelanggaran administrasi dan 594 pelanggaran pidana. Sementara pada pemilu 2009, pelanggaran yang dilaporkan tak sampai 1.000 kasus.
Sebanyak 15 tokoh dari sejumlah parpol menandatangani kesepakatan bersama dalam Pertemuan Teuku Umar pada Senin 13 April lalu. Salah satu isi kesepatakan adalah menuntut pemerintah menuntaskan kisruh daftar pemilih tetap. Sekjen PDIP Pramono Anung menyebut ada 45 juta warga tak masuk DPT.
Kalah di Pilpres 2024, Anies Ingin Keluar Secara Terhormat
Kalah Di Pilpres 2024, Anies Ingin Keluar Secara Terhormat
