VIVAnews - Lembaga Survei Indonesia (LSI) siap menghadapi langkah hukum yang akan ditempuh massa pendukung Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Ancaman langkah hukum itu dinilai salah kaprah dan tidak biasa dalam kode etik riset.
"Riset kok dibawa ke pengadilan. Sebaiknya mereka bikin riset sendiri. Apakah riset itu tindakan kriminal?" kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Syaiful Mujani, dalam perbincangan dengan VIVAnews, Senin, 20 April 2009.
Kendati demikian, Syaiful dan LSI siap menghadapi ancaman gugatan hukum Masyarakat Pecinta Hanura dan Kelompok Pemuda Hanura itu. Rencananya, pendukung Partai Hanura akan membawa pengacara Elza Syarief dan Gusti Randa untuk mensomasi LSI.
"Kalau memang terjadi berarti ini merupakan kasus riset pertama yang dibawa ke pengadilan," ujar Syaiful. Menurut dia, bila keberatan dengan hasil survei sebaiknya segera lakukan riset ulang.
Sebelumnya, Masyarakat Pecinta Wiranto dan Kelompok Pemuda Hanura bersama pengacara Elza Syarief dan Gusti Randa akan mendatangi kantor LSI di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka akan mensomasi hasil survei yang dilakukan LSI.
Tim dari Hanura keberatan soal hasil survei yang menyebutkan, bahwa pemilih Hanura tidak memilih Wiranto dalam Pemilu Presiden nanti. "Bagaimana mungkin orang Hanura sendiri tidak memili ketua umumnya sendiri," kata Elza.
Kamis (16/4), LSI melansir hasil exit poll yang dilakukan pada saat hari pencontrengan. Survei ini dilakukan atas 4.200 responden yang tersebar di 2.100 tempat pemungutan suara yang tersebar secara random dan profesional di seluruh Indonesia.
Responden diwawancara setelah memberikan suara di TPS. Margin of error survei ini adalah 1,7 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasilnya 38,5 persen pemilih dari Partai Hanura memilih Yudhoyono untuk jadi presiden, yang memilih Megawati 19,6 persen, dan Prabowo 12,6 persen. Sedangkan, pemilih Hanura yang memilih Wiranto hanya 9 persen.
Arab Saudi Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Arab-Eropa untuk Membahas Pengakuan Negara Palestina
Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan Arab-Eropa pada hari Senin 29 April 2024 untuk membahas pengakuan negara Palestina.
