Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Nusron Wahid, tidak terima dirinya diberhentikan dari posisinya. Menurut Nusron, akan adil apabila elite partai berlambang pohon beringin itu memecat Jusuf Kalla terlebih dahulu, karena dia jadi calon wakil presiden yang tidak didukung Golkar.
"Kalau kita menggunakan azas persamaan hukum harusnya yang dipecat pertama Pak JK, mantan ketua umum Golkar, anggota Golkar, mencalonkan diri sebagai wakil presiden," kata Nusron dalam konfrensi pers di Apartemen Senopati, Jakarta Selatan, Selasa 24 Juni 2014.
Nusron beralasan, dia dan sejumlah kolega seperti Poempida Hidyatulloh dan Agus Gumiwang Kartasasmita hanya mendukung langkah Jusuf Kalla. Sehingga tidak tepat mereka menjadi korban pemecatan pada gelombang pertama.
"Sebelum saya, pecat Pak JK, Pak Suhardiman, pendiri Golkar. Setelah itu Pak Ginanjar, Pak Fahmi Idris. Setelah itu pecat yang lain-lain," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR itu menganggap ada diskriminasi dalam pemberian sanksi pemecatan itu. Bagi dia, sejumlah oknum di DPP Golkar sudah bertindak di luar koridor demokrasi. "Kita lawan secara hukum," jelasnya.
Lebih lanjut, Nusron menilai pihak yang seharusnya dipecat adalah mereka yang gagal dalam menambahkan suara rakyat pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu. Dia mengklaim sudah berhasil menaikkan suara rakyat tapi justru mendapatkan hukuman.
"Sekian ratus ribu, kami membawa suara rakyat justru dipecat. Yang menurunkan suara rakyat itu yang dipertanggungjawabkan," tutur dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Anggota Komisi XI DPR itu menganggap ada diskriminasi dalam pemberian sanksi pemecatan itu. Bagi dia, sejumlah oknum di DPP Golkar sudah bertindak di luar koridor demokrasi. "Kita lawan secara hukum," jelasnya.
