Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Indonesia sebentar lagi akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN
Economic Community
(AEC) pada 2015 nanti. Perekonomian Indonesia pun dituntut untuk siap menghadapi itu.
"Sehubungan dengan tantangan masa depan, belum lagi sempat berbenah menyongsong ASEAN
Economic Community
, Indonesia harus menghadapi kerja sama ASEAN dengan enam negara di luar ASEAN, yaitu Tiongkok, Jepang, India, Australia, New Zealand, dan Korea Selatan dalam kerangka regional
comprehensive economic partnership
," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Suryo Bambang Sulisto, dalam Diskusi Kadin Bersama BUMN dan BUMD di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa 22 Juli 2014.
Tapi, ada satu hal yang harus diingat. Suryo mengatakan, Indonesia punya pengalaman pahit dalam ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Partnership. Industri dalam negeri belum siap dalam kerja sama ini.
"Industri Indonesia tidak siap, sehingga pasar dalam negeri banjir produk Tiongkok. Selama ACFTA berjalan beberapa tahun ini, industri Indonesia belum mengalami kemajuan," kata dia.
Suryo mengatakan pada tahun 2009, menurut data BPS, total impor Indonesia mencapai US$96,829 miliar.
Baca Juga :
Terpopuler: Zaidul Akbar Bocorkan Resep Kaldu Ajaib hingga Fakta-fakta Unik Tentang Uzbekistan
Baca Juga :
Kasus Mayat Bayi Dibuang Sang Ayah di Tanah Abang, Polisi: Hasil Aborsi Digugurkan di Hotel
Baca Juga :
Menurut Riset Cowok Cuma Tahan 6 Menit, Ini 4 Posisi Seks Biar Suami Lebih Tahan Lama di Ranjang
"Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan perubahan yang bersifat struktural dalam kebijakan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan manusia. Perubahan struktural tersebut hanya akan terlaksana melalui kebijakan publik yang efektif. Hal ini berarti bahwa perubahan mendasar juga diperlukan di bidang politik serta bidang birokrasi," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan perubahan yang bersifat struktural dalam kebijakan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan manusia. Perubahan struktural tersebut hanya akan terlaksana melalui kebijakan publik yang efektif. Hal ini berarti bahwa perubahan mendasar juga diperlukan di bidang politik serta bidang birokrasi," kata dia.