Pemda Harus Hati-hati dalam Menetapkan Harga Jalan Berbayar

Gerbang jalan berbayar atau Electronic Road Priecing (ERP)
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, mengungkapkan rencana pemerintah daerah yang akan menerapkan sistem
electronic road pricing
(ERP), atau jalan berbayar, harus berhati-hati dalam menetapkan harga.


Menurutnya, jika harga yang ditetapkan salah, program tersebut tidak akan memberikan dampak bagi lalu lintas.


Bambang, berbicara dalam International Seminar
Electronic Road Pricing Implementation
di Jakarta, Selasa 2 September 2014, mengatakan jika harga yang dikenakan terlalu rendah, pengurangan kendaraan akan semakin kecil.


Sebaliknya, jika terlalu tinggi, jumlah kendaraan yang lewat akan semakin sepi. "
Willingness to pay
ini harus jadi pertimbangan utama pengembangan nanti," ujarnya.


Dia menuturkan, dengan adanya sistem
pricing
yang tepat, maka nantinya masyarakat akan semakin banyak yang pindah ke angkutan umum.
Ten Hag Mulai Tak Percaya Diri, Apa Kurangnya Manchester United?


Ratusan Alumni Akpol 96 Kumpul Bareng, Ada Apa?
Untuk itu juga, Bambang mengatakan, pemerintah daerah haruslah memperbanyak angkutan umum dan transportasi massal.

Kaget Lihat Besaran Pajak 2 Mobil Ferrari Harvey Moeis yang Disita, Pantas Ada yang Nunggak

Undang-Undang yang mendasari aturan ERP pun, menurutnya, sudah ada semenjak tahun 2012. Jika Jakarta berhasil, akan menjadi contoh bagi kota-kota lain untuk mengaplikasikannya di kota besar lainnya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya