Sumber :
- Nila Chrisna Yulika/VIVAnews
VIVAnews
- Presiden Joko Widodo berharap tidak ada lagi dualisme di dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia minta konflik di lembaga legislatif tersebut bisa segera berakhir dan diselesaikan oleh anggotanya sendiri.
Menurut Jokowi, alangkah lebih baik apabila para elit di Indonesia bisa akur dan menjaga persatuan dan kesatuan supaya bisa dicontoh olah rakyat Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Jokowi, alangkah lebih baik apabila para elit di Indonesia bisa akur dan menjaga persatuan dan kesatuan supaya bisa dicontoh olah rakyat Indonesia.
"Kita ini baik kalau bergabung, kita ini akan lebih baik kalau menjaga persatuan dan kesatuan dan itu akan dicontoh oleh rakyat," kata Jokowi - sapaan Joko Widodo - di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat 31 Oktober 2014.
Pasca ditetapkannya alat kelengkapan dewan, kisruh politik di lingkungan legislatif DPR kian memanas. Bahkan sejumlah anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat yang notabene pendukung Jokowi - JK menyatakan mosi tidak percaya atas kepemimpinan DPR saat ini yang mayoritas dikuasai Koalisi Merah Putih.
Koalisi Indonesia Hebat dikabarkan akan membentuk DPR tandingan dengan ketua Pramono Anung yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP). Hal itu sebagai bentuk perlawanan yang dinilai merugikan Koalisi Indonesia Hebat.
Kemudian hingga saat ini pun, belum ada partai di DPR yang mengusulkan secara konkret untuk membuat Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). (ren)
Halaman Selanjutnya
"Kita ini baik kalau bergabung, kita ini akan lebih baik kalau menjaga persatuan dan kesatuan dan itu akan dicontoh oleh rakyat," kata Jokowi - sapaan Joko Widodo - di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat 31 Oktober 2014.
