Pengamat: Kewenangan Migas Beralih ke Kontraktor Asing

"Dalam hal ini, BUMN kita masih sangat jauh untuk berperan menjadi tuan di negeri sendiri, bahkan dalam aturan yang ada. BUMN-BUMN milik rakyat diperlakukan cenderung sama dengan perusahaan-perusahaan asing di negara sendiri," kata Marwan di Jakarta, Rabu 4 Maret 2015.

Dia mengatakan, dalam pasal 33 UUD 1945, diamanatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) migas nasional dilakukan oleh negara. Negara berdaulat atas SDA migas yang dimiliki lewat lima aspek kekuasaan, berupa pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan.

Tapi, ada satu hal yang hilang dari penguasaan negara dalam UU Migas No 22 Tahun 2001, yaitu aspek pengelolaan. "Seharusnya pengelolaan ada di tangan BUMN yang memang didesain untuk mampu melakukan berbagai aksi korporasi dan kepentingan bisnis," kata Marwan.

Halaman Selanjutnya

Kewenangan ini pun beralih dari tangan perusahaan pelat merah kepada kontraktor-kontraktor migas asing lewat SKK Migas. "Hal ini terjadi karena SKK Migas hanya berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan tidak punya kemampuan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan aset secara bisnis," kata dia.