Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Bank Dunia menilai target pajak Indonesia tahun ini terlalu ambisius dan berpotensi tidak tercapai. Alasannya, selain karena penurunan harga minyak dunia, hingga bulan ketiga tahun ini belum ada kebijakan pajak yang jelas yang akan diterapkan.
Namun, Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Sigit Priadi Pramudito, menyangkal prediksi Bank Dunia itu. Menurutnya, perhitungan target pajak yang dilakukan Bank Dunia berbeda dengan yang dilakukan instansinya.
"Bank Dunia (World Bank/WB) menghitung dari pertumbuhan ekonomi, kalau kami tidak dari situ," ujar Sigit, di kantornya, Kamis, 19 Maret 2015.
Sigit mengatakan, Ditjen Pajak menghitung potensi yang belum didapatkan karena penagihannya belum dilakukan dengan baik. Saat ini, banyak wajib pajak yang sudah lima tahun tidak tertib bayar pajak.
Baca Juga :
Gerindra: Amnesti Pajak Ganggu Rasa Keadilan
Ditjen Pajak, menurutnya, akan kembali menerapkan sunset policy
yang pernah diterapkan pada 2008 lalu. Namun, saat ini implementasinya dilakukan dengan sistem klaim sehingga akan lebih terarah.
"Dulu cuma
voluntary
, tidak punya data. Sekarang punya data, sehingga ada dua jenis yang
voluntary
ada yang
mandatory
(berdasarkan data)," tegasnya.
Sigit mengakui,
sunset policy
tidak bisa langsung mendorong penerimaan pajak. Namun, di tahun-tahun mendatang akan dirasakan kontribusinya pada penerimaan pajak.
"Kami tidak dapat pajak tahun ini. Tapi tahun depan dapat. Awalnya, memang tidak dapat pajak," ungkapnya.
Hingga minggu kedua bulan Maret, penerimaan pajak mencapai Rp160 triliun. Dia optimis target yang ditetapkan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp1.244 triliun dapat terwujud.
"Orang kami yang
itung kok
. Pak Jokowi minta Rp600 triliun kenaikannya, lalu jadinya Rp1.200 triliun, kami bisa, kami yakin (target) masuk," ujar Sigit.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Halaman Selanjutnya
yang pernah diterapkan pada 2008 lalu. Namun, saat ini implementasinya dilakukan dengan sistem klaim sehingga akan lebih terarah.
