- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Kelalaian Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno yang mengaku tak mengetahui salah satu (berkode saham TINS) pernah terjerat kasus korupsi, dinilai mencoreng perusahaan milik negara tersebut.
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengatakan, seharusnya Rini selektif dalam meneken siapa yang akan menjadi komisaris perusahaan pemerintah.
"Sebaiknya kalau memang ada koruptor yang dicalonkan, itu lebih baik dihindari. Artinya, jangan sampai mengurangi kredibilitas BUMN," ujarnya di Gedung DPD, Jakarta, Rabu, 8 April 2015.
Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) TINS telah menetapkan Emron Pangkapi sebagai komisaris PT Timah Tbk, Kamis, 26 Maret 2015. Sebagai informasi, Emron pernah ditangkap terkait kasus korupsi penyalahgunaan Kredit Usaha Tani Jangka Permai pada Tahun 1999 bernilai Rp714,12 juta. Kasus tersebut membuat politisi PPP ini dipenjara dan baru bebas pada 24 Oktober 2009.
Saat ini, Achsanul meminta Rini untuk tegas dalam menentukan sikap. Terlebih lagi, fakta mengenai hal tersebut telah terungkap. "BPK akan mendukung Kementerian BUMN sepanjang itu untuk kepentingan negara," ujarnya.
Selain itu, tugas komisaris di perusahaan BUMN saat ini tidak mudah. Selain melakukan pengawasan, orang yang duduk dalam jabatan itu juga harus berupaya mendorong kinerja perusahaan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi rakyat.
"Komisaris adalah bagian dari pengurus, kalau ada apa-apa dari BUMN itu, dimintai juga pertanggungjawabannya," ujarnya menjelaskan.
Untuk itu, dia menekankan bahwa menteri BUMN yang memiliki peran sebagai pembina, harus selektif dalam menentukan siapa yang cocok dalam posisi tersebut.
"Memang BUMN domainnya pemerintah, sekarang Jokowi dan Kementerian BUMN mempunyai hak penuh sebagai mandat."
![vivamore="Baca Juga :"]
