- REUTERS/Feng Li/Pool
VIVA.co.id - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid, menilai Presiden Joko Widodo telah ingkar janji terkait bagi-bagi jatah kekuasaan.
Menurut Hidayat, terbukti sampai saat ini, Jokowi masih melakukan bagi-bagi "kue" jabatan kepada para pendukung dan relawan pada saat Pilpres 2014 lalu.
Mereka diberi jabatan di lingkaran Istana, maupun di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Intinya dulu itu janji, tidak akan ada politik bagi-bagi kekuasaan, apalagi kepada relawan. Nah, kalau hal itu dilakukan (bagi-bagi jabatan) maka layak bagi publik menilai apakah orang-orang tadi punya kapasitas untuk itu, kan banyak yang tidak nyambung juga," ujar Hidayat, Rabu 8 April 2015.
Hidayat menambahkan, seharusnya orang-orang yang diberi jabatan, dengan besar hati menolak tawaran jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.
"Harusnya pihak-pihak itu menolak seperti Sukardi Rinakit. Tahu posisinya tidak nyaman jadi komisioner di salah satu BUMN dan akhirnya menolak. Itu contoh relawan yang bagus," kata Hidayat.
Kata Hidayat, seharusnya apapun titah Presiden jika tidak sesuai dengan komitmen saat pilpres lalu, baiknya ditolak oleh relawan. Bukan malah membebankan hal itu kepada Presiden agar bagi-bagi kekuasaan atau jabatan.
Oleh karena itu, Hidayat mengajak rakyat untuk menilai secara sadar melihat bagi- bagi jabatan yang dilakukan Jokowi. Rakyat juga diminta menilai secara objektif komitmen Jokowi saat kampanye dulu dengan fakta yang terjadi sekarang.
"Harus dinilai sebagai pembelajaran politik," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu. Sementara itu, Hidayat mengaku kasihan dengan relawan lain yang tidak mendapat jatah kekuasaan, salah satunya Fadjroel Rachman.
"Kasihan juga Fajdroel Rachman. Beliau dulu mendukung Jokowi luar biasa. Mungkin beliau ingin mendapatkan jabatan juga. Intinya, saya doakan yang terbaik buat beliau," tuturnya.
Sejumlah anggota tim sukses kampanye Jokowi-JK kini mendapat posisi elite, termasuk di Badan-badan Usaha Milik Negara. Salah satunya, Cahaya Dwi Rembulan Sinaga.
Relawan Jokowi ini ditunjuk menjadi komisaris independen Bank Mandiri dalam rapat umum pemegang saham awal pekan lalu. Kemudian, Pataniari Siahaan ditunjuk menjadi komisaris independen BNI.
Selain itu, ada juga Alexander Sonny Keraf yang diangkat menjadi komisaris independen BRI, Jeffry Wurangian, politikus Partai Nasional Demokrat ini ditunjuk menjadi komisaris BRI.
Kemudian, Refly Harun, pakar hukum tata negara dan staf khusus Mensesneg bidang hukum itu ditunjuk menjadi komisaris utama PT Jasa Marga Tbk, dan yang terakhir, yakni Diaz Hendropriyono, yang tak lain adalah anak mantan Kepala BIN AM Hendropriyono yang ditunjuk sebagai salah satu komisaris di PT Telkomsel.
Bahkan, ditunjuk menjadi komisaris di PT Timah Tbk. Emron divonis bersalah menyalahgunakan Kredit Usaha Tani (KUT) di Kabupaten Sungai Liat, Bangka Belitung tahun 1999. (ren)
[/vivamore]
