- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) masih menyisakan luka. Sejumlah kyai dan pengurus wilayah serta cabang belum menerima hasil muktamar yang digelar di Jombang, Jawa Timur tersebut. Bahkan, sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Lintas Pengurus Wilayah NU melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Tak hanya itu, mereka yang kecewa dan belum bisa menerima hasil muktamar juga melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan panitia muktamar ke Mabes Polri. Mereka juga meminta Kementerian Hukum dan HAM tidak menetapkan hasil muktamar.
KH Salahuddin Wahid atau yang biasa disapa Gus Solah merupakan salah satu kyai yang belum bisa menerima hasil muktamar. Pasalnya, ia menilai banyak manipulasi dan kecurangan yang terjadi dalam muktamar. Selain itu, ia menuding ada penyimpangan dalam konsep Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) yang diketok dalam muktamar tersebut.
Saat berkunjung VIVA.co.id, adik kandung Gus Dur ini bercerita panjang lebar mengenai berbagai kejanggalan dalam arena muktamar. Sesekali, cucu pendiri NU ini tampak emosional saat menjelaskan dan menggambarkan beragam kecurangan yang ia alamatkan kepada panitia dan kubu yang saat ini menang.
Demikian petikan wawancara yang dilakukan di ruang redaksi VIVA.co.id di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.
Apa yang ingin Anda sampaikan terkait Muktamar NU?
Kami ingin memberikan informasi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam Muktamar NU. Kalau dalam berita yang ada, orang menganggap sudah selesai. Sebab, Presiden sudah terima PBNU dalam tanda kutip. Wakil Presiden juga menghadiri pengukuhan. Jadi seakan-akan sudah selesai.
Jadi bagi Anda persoalan ini belum selesai?
Presiden terima kepengurusan itu sebagai penyelesaian politik. Penyelesaian hukum tentu ditempuh melalui proses pengadilan.
Jadi Anda menempuh jalur hukum?
Kawan-kawan Pimpinan Wilayah (PWNU) dan Pimpinan Cabang (PCNU) sudah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Mereka juga melaporkan dugaan tindak pidana ke Mabes Polri.
Kenapa memilih jalur hukum?
Karena terjadi kecurangan yang luar biasa dalam muktamar.