"Sekat KMP dan KIH Mencair di Pilkada Serentak"
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Untuk kali pertama dalam sejarah, Indonesia segera melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Pemungutan suara pilkada berlangsung pada 9 Desember 2015.
Namun, proses Pilkada sudah dimulai. Sejak 27 Agustus 2015 lalu, para kandidat yang berlaga sudah berkampanye untuk mendapatkan suara rakyat di bilik pencoblosan.
Perhelatan kali ini bisa dibilang istimewa. Betapa tidak, ratusan daerah secara serentak menggelar hajatan yang kerap disebut pesta demokrasi itu. Pilkada yang sebelum tahun 2015 digelar sendiri-sendiri masing-masing daerah, kini digelar serentak.
Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik, terutama pengurus tingkat pusat. Betapa tidak, bila pada pemilihan sebelumnya mereka bisa berkonsentrasi di satu daerah, kini harus membagi konsentrasinya ke seluruh daerah yang serentak berpesta.
Partai Golkar bisa dibilang partai yang paling sibuk jelang perhelatan Pilkada serentak ini. Penyebabnya, di saat harus menyiapkan pasangan calon di seluruh daerah yang menggelar Pilkada serentak, kemelut justru merundung partai berlambang beringin ini.
Banyak kalangan pesimistis apakah partai yang pada Pemilu 2014 menempati peringkat kedua perolehan suara terbanyak nasional itu dapat mengajukan calon atau tidak. Selain diterpa persoalan soliditas organisasi, partai ini harus menempuh ujian bersejarahnya di jalur hukum.
Bahkan, sampai saat ini setidaknya tiga proses hukum yang masih berjalan, yakni gugatan tata usaha negara yang di PTUN dan kini prosesnya sampai kasasi, gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta proses hukum pidana yang ditangani Kepolisian.
Menanggapi itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, mengatakan keberhasilan partai pimpinannya itu karena kehebatan Golkar secara institusi. Dia mengakui, banyak orang menyangka Golkar tidak mungkin bisa menjadi peserta pilkada secara bersama. Tapi kemudian, seiring berjalannya waktu, Golkar bisa membuktikan ternyata bisa.
”Itulah hebatnya Golkar, partai lain yang berseteru tidak bisa mencalonkan,” kata Aburizal saat menerima tim redaksi VIVA.co.id di kantornya, Bakrie Tower, Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan, akhir September lalu.
Tak hanya soal Pilkada serentak, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden SBY-JK itu berkenan berbagi pandangan seputar permasalahan aktual nasional belakangan ini, seperti peta politik terbaru hingga soal keterpurukan nilai tukar rupiah.
Aburizal mengungkapkan, permasalahan seperti ini sebenarnya pernah dialami Indonesia pada masanya duduk di pemerintahan. Bedanya, ketika itu rupiah tidak sampai terpuruk terhadap dollar Amerika seperti saat ini yang nyaris jebol Rp15.000 per US$1. Berikut petikan wawancaranya:
Pilkada serentak sudah mulai panas. Jago andalan Golkar betarung di mana saja?
Kita mengharapkan jago andalan di semua daerah. Kita tidak membeda-bedakan. Ada 269 daerah menyelenggarakan pilkada. Golkar pokoknya cuma 20 daerah yang tidak maju. Kita tidak membeda-bedakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Di mana kita berani mencalonkan diri dan kita sudah terdaftar sebagai peserta pilkada maka kita tentu mengharapkan dia menang.
Sudah menjadwalkan hadir di kampanye terbuka daerah mana saja?
Saya akan hadir. Tapi, tidak mungkin hadir di seluruh kabupaten/kota, tidak mungkin. Nanti kita pilih-pilihlah, mana daerah yang akan dikunjungi Ketua Umum, mana daerah yang akan dikunjungi Ketua Pemenangan, dan juga Sekjen. Dengan begitu harapannya semua daerah bisa dikunjungi.
Realistis, dulu kan kita menang 59 persen seluruh Indonesia, Golkar menguasai 59 persen. Sekarang, kita mengharapkan paling tidak samalah, seperti pada tahun 2014 ke bawah kita menguasai 59 persen. Target saya tetap 50 persen, tapi kemudian mencapai 59 persen.
Melewati target berarti?
Melewati.
Banyak kalangan sempat memprediksi Golkar tidak akan ikut Pilkada serentak karena ada permasalahan internal, ternyata Golkar bisa mengajukan calon?
Saya kira memang banyak orang menyangka Golkar tidak mungkin bisa menjadi peserta pilkada secara bersama, ternyata bisa. Itulah hebatnya Golkar, yang partai lain berseteru tidak bisa mencalonkan. Jadi kalau kita melihat jumlah yang sebetulnya kita tidak bersepakat, ada delapan daerah kita tidak bersepakat. Tetapi kalau yang lain, karena jumlah suara Partai Golkar tidak cukup untuk mengajukan calon, dan ketika itu tidak berhasil mendapatkan paket, sehingga totalnya kira-kira 20 daerah Golkar tidak ikut, dari 269 pilkada. Tapi Golkar membuktikan, meski ada perseteruan, kenyataanya calon-calonnya bisa.
Soal perseteruan, apakah tidak berpengaruh di daerah?
Ada, bahkan ada yang menamakan kepengurusan tandingan, tapi kenyataannya tidak bergerak. Jadi, memang calon-calon yang kita ajukan itu, kesepakatan dari Tim 10 itu memang luar biasa. Dalam keadaan seperti itu tetap bisa mencalonkan, dan itu mengagetkan banyak pihak.
Selanjutnya... Pilkada Bukan Persaingan Antar Partai
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.
