Pejabat Kementerian ESDM Bantah Klaim KPK Soal PLTMH Deiyai

Dewie Yasin Limpo (tengah) jadi tahanan KPK
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap anggota Komisi VII, Dewie Yasin Limpo, terkait kasus suap proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Deiyai, Papua. KPK menyebut proyek tersebut masuk dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2016.

Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto

Namun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah proyek itu masuk dalam bahasan RAPBN 2016. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dari Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menegaskan tak ada proyek PLTMH di Deiyai.

"Dalam rancangan anggaran kami tahun 2016, kegiatan pembangunan PLTMH di Deiyai, tidak termasuk ke dalam daftar kegiatan yang telah kami bahas bersama DPR," kata Rida ketika dihubungi VIVA.co.id di Jakarta, Kamis 22 Oktober 2015.
KPK Periksa Keponakan Surya Paloh

Proyek pengembangan PLTMH, tak disinggung dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat Kementerian ESDM bersama Komisi VII.
KPK Setor Uang ke Kas Negara Rp1,1 Miliar dari Eks Pejabat Muara Enim

Seperti yang diketahui, KPK menduga Dewie akan menerima uang suap dalam dua kali pemberian. Saat pertama kali pemberian, anggota komisi dari Fraksi Hanura ini keburu ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Saat itu, petugas menyita 177,7 ribu dolar Singapura yang diduga kuat merupakan suap kepada Dewie.

"Ini pemberian pertama sebesar 50 persen, mau dibayar selanjutnya," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi dalam konferensi pers di kantornya, Rabu 21 Oktober 2015.

Johan mengatakan, KPK menduga uang yang diberikan oleh seorang pengusaha itu terkait proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Deiyai tahun anggaran 2016.

Proyek tersebut menurut Johan bernilai ratusan miliar. Proyek ini masih dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN). "Kegiatan pembahasan anggaran anggaran, dapat di anggaran 2016," kata dia. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya