Sumber :
VIVA.co.id
- Bertempat di Aula Nyi Endang Darma, Universitas Wiralodra, Indramayu, Jawa Barat, Wakil Ketua MPR Mahyudin Mensosialisasikan Empat Pilar MPR yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, 27 Oktober 2015.
Dalam sosialisasi yang dihadiri ratusan mahasiswa Universitas Wiralodra, Mahyudin menuturkan acara ini sangat penting untuk keberlangsungan bangsa dan negara. "Ini merupakan tugas MPR yang diamanatkan dalam UU MD3," ujarnya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Dalam sosialisasi yang dihadiri ratusan mahasiswa Universitas Wiralodra, Mahyudin menuturkan acara ini sangat penting untuk keberlangsungan bangsa dan negara. "Ini merupakan tugas MPR yang diamanatkan dalam UU MD3," ujarnya.
Baca Juga :
Zaskia Gotik Jadi 'Duta Pancasila,' Kok Bisa?
Beberapa waktu lalu nama sosialiasi empat pilar adalah Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Di Universitas Wiralodra dikatakan sering dilakukan sosialisasi dengan nama Empat Pilar Berbangsa. Perubahan ini karena ada yang keberatan dengan kata pilar yang disematkan pada Pancasila. Menurut Mahyudin sebenarnya tak ada masalah. Sosialiasi Empat Pilar hanya penjudulan untuk memudahkan sosialisasi.
Diungkapkan MPR pernah bertemu Presiden Jokowi dan mengatakan masalah ideologi adalah soal penting karena saat ini banyak pengaruh global seperti tawuran, begal motor. narkoba, pornografi. "Di manakah nilai-nilai Pancasila?" tanya Mahyudin.
Disampaikan Mahyudin kalau Empat Pilar hanya disosialisaikan MPR hasilnya tak maksimal. Dirinya mengharap pemerintah harus turun tangan untuk ikut mensosialisasikan. Diakui saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah dan mengeluarkan aturan adanya pelajaran yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Dikatakan lagi bahkan pemerintah saja ini merancang program kader bela negara.
Menyikapi hal demikian Mahyudin menyambut baik. Pendidikan bela negara dikatakan untuk menanamkan rasa cinta tanah air. "Kita menyambut baik apa yang dilakukan pemerintah," ujarnya. Problem kebangsaan inilah yang membuat MPR melakukan sosialisasi dengan beragam metode.
Disampaikan pula oleh Mahyudin bahwa MPR sekarang mengkaji sistem ketatanegaraan dengan membentuk Lembaga Pengkajian dengan anggota berjumlah 60 orang yang mempunyai latar sebagai pakar. Lembaga ini akan mengkaji apakah sistem ketatanegaraan sudah sesuai dengan kebutuhan apa belum.
Diungkapkan oleh Mahyudin kadang-kadang orang Indonesia berpikir bahwa demokrasi adalah tujuan padahal tujuan kita adalah sesuai dengan Pembukaan UUD Alinea IV. "Demokrasi bukan tujuan tapi sarana," tegasnya.
Mahyudin dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa dirinya selepas berkunjung ke salah satu Pimred koran terbesar. Dalam pertemuan itu mengatakan MPR mempunyai keinginan untuk melahirkan GBHN kembali. Selepas reformasi bangsa ini arah pembangunan tak jelas ke mana arahnya. Ganti Presiden ganti selera pembangunan
Mahyudin mengatakan kita perlu merancang pembangunan sampai 100 tahun. Mendapat ungkapan demikian, Pimred itu bertanya apakah Indonesia ada sampai 100 tahun ke depan?
Mendapat pertanyaan demikian Mahyudin menuturkan tak ada jaminan bahwa suatu negara akan abadi. Ia mencontohkan Uni Soviet, Majapahit, Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan besar Islam bubar di tengah jalan.
Meski demikian dirinya menegaskan dirinya akan mempersiapkan Indonesia tetap ada. Ditegaskan bahwa Indonesia memiliki kesamaan ideologi, Pancasila. Dengan menghayati, menanamkan dalam diri, dan melaksanakan, Indonesia akan tetap bersatu dan utuh.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Beberapa waktu lalu nama sosialiasi empat pilar adalah Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Di Universitas Wiralodra dikatakan sering dilakukan sosialisasi dengan nama Empat Pilar Berbangsa. Perubahan ini karena ada yang keberatan dengan kata pilar yang disematkan pada Pancasila. Menurut Mahyudin sebenarnya tak ada masalah. Sosialiasi Empat Pilar hanya penjudulan untuk memudahkan sosialisasi.
