Sumber :
VIVA.co.id
- Terkait anggaran gedung ataupun anggaran untuk DPR, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menjelaskan itu memang ada di APBN 2016.
Menurut Aher ini tentu sudah dibahas antara BURT dengan Sekjen dan kemudian dibahas dengan Kementerian terkait.
Baca Juga :
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius
Baca Juga :
Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel
"Sehingga memang DPR harus melaksanaan secara transparan mulai daripada pelaksanaan sayembaranya, tendernya dan lain sebagainya," jelas Aher.
"Tapi yang jelas yang melaksanakan tentunya bukan DPR, yang melaksanakan tentunya harus pemerintah. Supaya segala sesuatunya tidak ada conflict of interest," katanya.
Halaman Selanjutnya
"Tapi yang jelas yang melaksanakan tentunya bukan DPR, yang melaksanakan tentunya harus pemerintah. Supaya segala sesuatunya tidak ada conflict of interest," katanya.