Sumber :
VIVA.co.id
- Ketika menjadi keynote speech dalam gelaran acara Malam Pembukaan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Indonesia (APHTN-HAN Indonesia), di aula Gedung Bapedda Pemprov Jawa Timur, Jumat 6 November 2015, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyampaikan kerisauannya soal kenegaraan kepada para pakar tata negara.
"Saya tidak akan sia-siakan kesempatan ini untuk menyampaikan kerisauan bangsa ini soal ketatanegaraan Indonesia. Banyak sekali elemen masyarakat dan di berbagai daerah yang mempertanyakan soal sistem ketatanegaraan Indonesia, apakah sudah paripurna sudah bagus ataukah harus dilakulan perubahan lagi," ungkapnya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Saya tidak akan sia-siakan kesempatan ini untuk menyampaikan kerisauan bangsa ini soal ketatanegaraan Indonesia. Banyak sekali elemen masyarakat dan di berbagai daerah yang mempertanyakan soal sistem ketatanegaraan Indonesia, apakah sudah paripurna sudah bagus ataukah harus dilakulan perubahan lagi," ungkapnya.
Baca Juga :
Zaskia Gotik Jadi 'Duta Pancasila,' Kok Bisa?
Ada beberapa contoh antara lain menurutnya soal otonomi daerah. Hubungan kordinasi pemerintahan antara Gubernur dan Bupati terlihat kurang ada nuansa ego sektoral. "Padahal, sila keempat dalam Pancasila adalah mengedepankan permusyawaratan semua harus bermusyawarah dan kebersamaan," ucapnya.
Selain soal otonomi daerah, soal lain yang menjadi curhatan Ketua MPR adalah soal sistem presidensiil dan parlementer.
Acara musyawarah nasional sendiri selain dihadiri sekitar 100 peserta dari kalangan pengajar hukum tata negara, juga dihadiri oleh mantan hakim MK Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Halaman Selanjutnya
Ada beberapa contoh antara lain menurutnya soal otonomi daerah. Hubungan kordinasi pemerintahan antara Gubernur dan Bupati terlihat kurang ada nuansa ego sektoral. "Padahal, sila keempat dalam Pancasila adalah mengedepankan permusyawaratan semua harus bermusyawarah dan kebersamaan," ucapnya.
