- VIVA.co.id
VIVA.co.id - Setelah polemik pengelolaan Blok gas Masela yang cukup panjang akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan pengembangan (Plan of Development/POD) Blok Masela dilakukan di darat (onshore). Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mempertanyakan motif pemerintah yang tidak konsisten.
"Terkait blok Masela, bagi saya pribadi menyimpan pertanyaan besar. Bukankah kesepakatan di awal off shore?. Hanya karena ada temuan akhir cadangan yang lebih besar sehingga investor wajib menyampaikan PoD baru sesuai dengan data terakhir," katanya saat dihubungi, Jumat 25 Maret 2016.
Gus Irwan mengungkapkan mengapa sampai ada perhitungan yang berbeda dan saling bertentangan. Di mana yang satu offshore lebih murah, sedangkan yang satunya lagi sebaliknya.
"Bukankah ini akan berdampak bagi kepercayaan investor. Siapa yang bermain dan siapa yang diuntungkan?" tanya.
Wakil Ketua fraski Partai Gerindra ini menegaskan semua pengelolaan sumber daya alam harus menguntungkan rakyat sebesar- besarnya, namun kebijakan pemerintah juga jangan sampai meragukan bagi investor.
"Pasti ketidakkonsitenan sikap pemerintah akan berdampak pada kepercayaan investor," ungkapnya.
Dengan sikap Presiden, Jokowi mengenai Blok Masela menurutnya pemerintah saat ini jangan tanggung-tanggung.
"Pandangan saya sekalian aja tarik kembali dan serahkan kepada BUMN kita, itu baru sesuai amanah UUD 1945 pasal 33," katanya.
