VIVAnews - Proses tender logistik Pemilu 2009 telah dimulai. Komisi diminta berhati-hati menilai kapasitas calon rekanan. Pasalnya, akhir-akhir ini marak pemalsuan laporan hasil audit.
"Modusnya memark-up, sehingga perusahaan terlihat besar," kata Sekretaris Jenderal Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarko Sunaryo, di Kalibata, Jakarta, Rabu 5 November 2008.
Menurut Tarko sepanjang 2007, asosiasi profesi yang dipimpinnya sering dilapori kasus tersebut. Beberapa perusahaan malah sedang dalam penyelidikan kepolisian. Karena itu, Komisi diminta berkoordinasi dengan asosiasi tersebut. "Agar tidak kecolongan. Sumber korupsi bisa dari situ," jelas Tarko.
Kekhawatiran itu dilatari banyaknya perusahaan menggunakan hasil audit palsu. Berbekal laporan palsu tersebut, kata Tarko, beberapa perusahaan telah sukses menjadi rekanan pemerintah. "Baru terungkap setelah pekerjaan tidak beres. Ada yang sudah diproses hukum," ujarnya.
Menurut Tarko, audit palsu tersebut dibuat oleh akuntan tak berizin akan tetapi mengatasnamakan akuntan publik berizin. Selain itu, ada perusahaan benar-benar menggunakan akuntan publik berizin. "Namun, hasilnya dirubah," terangnya.
Sebelumnya, Senin, 3 November 2008, Kepala Biro Logistik KPU Dalail mengatakan tidak mem-blacklist rekanan yang bermasalah pada proses pengadaan logistik Pemilu 2004. Pasalnya, rentang waktu sudah cukup lama. "Sanksi kan ada tenggang waktunya. Selain itu, bisa jadi sudah berkembang membaik." Meski begitu, Dalail memastikan pihaknya akan mensurvei lapangan perusahaan yang mendaftar.
Geger TikTokers Bima Yudha Ditawari Jadi Buzzer Bea Cukai, Responsnya Dinilai Berkelas
Influencer Bima Yudho Saputro kembali jadi sorotan pengguna media sosial TikTok. Kali ini Bima mengunggah tentang dirinya yang dapat tawaran kerjasama dari Bea Cukai
