- VIVA.co.id/KBRI Seoul
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) yang berlangsung di gedung Sportorium, Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin 23 Mei 2016.
Sejumlah menteri Kabinet Kerja juga tampak menghadiri pembukaan KNIB, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. Selain itu, hadiri pula Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan HB X, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Di hadapan ribuan peserta KNIB, Jokowi membagikan "oleh-oleh" saat berkunjung ke Korea Selatan (Korsel), pekan yang lalu. Mantan gubernur DKI itu, mengatakan kondisi Indonesia dan Korsel pada tahun 1960-an sama, yaitu banyak kemiskinan dan keadaan kota yang sama, didominasi sektor pertanian. Namun, pada tahun 1970-an, Korsel mulai tumbuh industrialisasi.
"Jika di Korea Selatan, banyak tumbuh industri besar, maka di Indonesia juga telah berdiri perusahaan BUMN (badan usaha milik negara) yang cukup besar seperti PT PAL dan sejumlah perusahaan besar lainnya," katanya.
Namun, satu dekade selanjutnya, Korsel menjadi negara yang maju dan mampu bersaing dengan negara di Eropa, atau Amerika. Sedangkan Indonesia kondisinya tertinggal jauh dari Korsel.
"Kenapa Korea Selatan sangat maju? Itu karena tiga hal, yaitu keterbukaan, keberanian inovasi, dan yang terakhir adalah konsistensi yang terus-menerus," jelasnya.
Menurut Jokowi, Indonesia kalah dari Korsel, karena tidak ada konsistensi pembangunan yang terus-menerus.
"Kenapa kita tidak seperti Korea? Ya, karena tidak ada konsistensi yang terus menerus, kerja keras, kerja produktif, tidak ada inovasi baru, dan justru banyak menyalahkan, membesar-besarkan masalah. Itu kendala yang ada di Indonesia," bebernya.
Tak hanya ketinggalan dengan Korea Selatan, Indonesia juga tertinggal dari negara-negara ASEAN. Peringkat daya saing Indonesia masih di posisi nomor empat, di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan secara global Indonesia berada di nomor 37.
"Dalam bidang kemudahan, dalam mendapatkan izin, maka Indonesia nomor 109 dari 180. Singapura nomor satu dalam mengurus perizinan," jelasnya. (asp)
