Komisi II: Presiden Harus Dengarkan Masukan Rakyat
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVA.co.id – Setelah musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Salah satu nama yang santer diisukan terkena reshuffle adalah Jaksa Agung HM Prasetyo.
Ia dinilai tak mampu membenahi kinerja dari Korps Adhyaksa, terlebih dengan adanya beberapa jaksa yang diduga terlibat kasus suap dan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPI).
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, Presiden Jokowi harus mendengarkan masukan rakyat yang menginginkan Kejaksaan Agung agar lebih baik dari sebelumnya.
"Seperti kita ketahui, ini hak prerogatif Presiden, masyarakat memang mendesak dari reshuffle karena masalah yang ada," ujarnya, Senin 23 Mei 2016.
Wakil Ketua Komisi II DPR itu menambahkan, Jokowi harus segera turun tangan untuk membenahi internal Kejaksaan Agung, salah satunya dengan mengevaluasi kinerja Prasetyo atau mencari penggantinya dengan sosok yang lebih mumpuni.
"Presiden kan baru dari Walikota terus menjadi Gubernur lalu menjadi Presiden, mungkin pengalamannya belum cukup banyak, tapi saya kira dengan waktu satu setengah tahun ini sudah cukup memberi pengalaman dalam bentuk waktu untuk mengambil keputusan dan kebijakan," ujarnya. (Webtorial)
Ada Kopdes Merah Putih di Gunung, Gerindra: Sesuai Musyawarah Tingkat Desa
Lokasi Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih disorot publik karena dibangun di lokasi yang tak biasa, seperti di tengah hutan, gunung hingga dekat tempat pemakaman.
