VIVA.co.id – Anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang meminta Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk ikut dalam pembahasan Revisi Undang-undang (UU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Ia menyebutkan, dalam hal ini dua kementerian tersebut diharapkan bisa ikut serta karena kedua bidang itu masih terkait satu sama lainnya.
"Kementerian Pendidikan sebaiknya bisa ikut dalam pembahasaan ini bersama, agar ada aturan pencegahan kekerasan seksual di tingkat sekolah juga," kata Samsu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 1 Juni 2016.
Politisi PDIP ini juga meminta untuk Menteri Agama serta Kemendikbud untuk membahas penanganan kasus kekerasan seksual.
"Kalau dari sisi agama jelas masalah ini kan berkaitan dengan moral. Maka mereka perlu dilibatkan juga. Harusnya ada dan dilibatkan. Karena masih terkait bahkan saling terkait satu sama lainnya," ujarnya. (webtorial)
Titik Nadir Perkosaan Anak di Pakistan Lahirkan 'Undang-undang Zainab'
Penculikan, perkosaan dan pembunuhan anak perempuan marak di Pakistan.
