VIVA.co.id – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf mengatakan, komisinya akan merapatkan rencana kebijakan dengan menteri terkait soal pemangkasan PNS. Komisi II, kata dia, akan mengkaji dan mendengarkan alasan pemerintah merencanakan kebijakan ini.
"Kami akan kaji secara lengkap persoalan PNS, dan honorer. Berapa sesungguhnya kekuatan pemerintah menanggung mereka. Kalau mereka dirumahkan apa kompensasinya bagi mereka," ujar Al Muzammil di Senayan, Jumat 3 Juni 2016.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia mencanangkan program rasionalisasi sebagai salah satu bentuk dari reformasi birokrasi di tubuh kementerian dan lembaga. Rencananya rasionalisasi tersebut akan mengarah pada sekitar satu juta pegawai negeri sipil yang bekerja di kementerian dan lembaga.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menjelaskan program tersebut menjadi satu hal yang harus dilakukan demi mengefisiensikan belanja serta peningkatan kapasitas para pegawai. Kasarnya, program tersebut ditujukan untuk menghemat pengeluaran anggaran sekaligus meningkatkan keterampilan para pegawai.
"Ini kan satu juta masih angka simulasi dan belum tetap, tapi untuk efisiensi belanja pegawai dan peningkatan kapasitas diperlukan rasionalisasi itu," kata Yuddy, Selasa 31 Mei 2016. (Webtorial)
Yandri Susanto dari Fraksi PAN Jadi Ketua Komisi VIII
Pada kesempatan sama Rachmat Gobel jug melantik pimpinan komisi V.
