VIVAnews - Pemerintah membuka kemungkinan program kartu pintar (smart card) untuk pembatasan premium dan solar bersubsidi akan diberlakukan tahun depan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo mengatakan, penggunaan kartu pintar mendesak diberlakukan, agar penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi bisa ditekan.
"Kita masih membuka peluang penggunaan smart card," ujar Evita, di sela acara buka puasa bersama, di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa 23 September 2008.
Namun, untuk menerapkan kartu pintar masih dibutuhkan pembahasan panjang dengan DPR. Evita menuturkan pihaknya menyadari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan Pertamina kewalahan mengawasi distribusi BBM bersubsidi.
Apalagi, saat terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia, harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, ikut melambung. Sehingga peralihan konsumsi ke premium menjadi besar. "Data terbaru, konsumsi premium melebihi kuota," kata Evita.
Oleh sebab itu, pemerintah mendorong pertamina menjual bahan bakar biodiesel sebanyak-banyaknya. Sayangnya langkah ini terhambat belum ditandatanganinya surat edaran penggunaan bahan bakar nabati. "Mudah-mudahan habis lebaran sudah diteken," imbuh dia.
Prabowo Aktif Temani Jokowi, Pakar Politik: Menandakan Transisi Pemindahan Berjalan Mulus
Momen Prabowo Subianto kerap menemani Presiden RI Jokowi menerima berbagai tamu kehormatan di Istana Negara.
