Indosat Apresiasi DPR, Berharap Interkoneksi Pro Rakyat
- Istimewa
Dia menegaskan masyarakat berhak menuntut pengurangan biaya interkoneksi dan meminta pula penurunan tarif off-net kepada semua operator, jika ternyata tarif yg diterapkan berlipat lebih tinggi daripada hasil perhitungan pemerintah/regulator. Utamanya masyarakat luar Jawa yang merasakan adanya perbedaan tarif layanan, karena satuan biaya produksi yang berbeda. Saudara-saudara kita masyarakat di luar Jawa ingin juga biaya murah telepon seperti warga di Jawa.
“Dengan demikian, keputusan penurunan tarif interkoneksi hasil perhitungan pemerintah sebesar Rp204 perlu segera diberlakukan dan kalau bisa diturunkan lagi,” jelasnya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menerbitkan aturan biaya baru interkoneksi pada 1 September 2016. Sebab, pengaturan soal interkoneksi ini selalu dibahas setiap tiga tahun sekali, di mana itu tergantung perubahan regulasi dan teknologi terkini.
"Pembahasan intekoneksi ini seharusnya sudah dilakukan tahun 2014. Kita baru lakukan di tahun 2015 dan sudah satu tahun setengah. Kita harus mengejar ketertinggalan tersebut agar masyarakat dapat merasakan tarif terjangkau," tutur Rudiantara waktu itu kepada Komisi I.
Diketahui, polemik penurunan biaya interkoneksi berlangsung antar operator, di mana Telkom dan Telkomsel mengajukan kepada pemerintah agar interkoneksi naik menjadi Rp285. Apabila diturunkan menjadi Rp204, maka Telkom berpotensi kehilangan pendapatan sektor BUMN.
Sementara itu, Indosat Ooredoo, XL, Smartfren, dan Hutchinson 3 Indonesia sama-sama mendukung upaya pemerintah dalam biaya interkoneksi, sehingga mereka bisa lebih bersaing dan memberikan layanan bervariasi kepada masyarakat. Masing-masing operator ini mengajukan penurunan biaya interkoneksi Rp86, Rp65, Rp100, dan Rp120.
(ren)
Lintasarta Perluas Dampak Transformasi Digital hingga Komunitas Lokal
Perkembangan teknologi digital tidak hanya berperan dalam mendorong inovasi bisnis, tetapi juga dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas.
