Sumber :
- ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin
VIVA.co.id - Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Imam Santoso mengatakan, anggaran penanganan banjir yang dialokasikan untuk kementeriannya masih terlalu kecil.
Ia menjelaskan, untuk irigasi, rawa dan tambak, dianggarkan dana sebesar Rp5,7 triliun, untuk bendungan Rp6,3 triliun, untuk penanganan banjir, lahar dan pantai Rp5,5 triliun, operasi dan pemeliharaan Rp3,3 triliun, untuk penyediaan air tanah dan air baku Rp3,2 triliun, serta untuk keperluan lainnya sebesar Rp2,2 triliun.
"Di Indonesia ini anggaran banjir sangat rendah. Sebab, total 24 ribu kilometer sungai yang mesti kita urus, dengan anggaran itu sangat tidak mencukupi," kata Imam di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat 4 November 2016.
Ketika ditanya berapa jumlah anggaran ideal untuk menjalankan program-program tersebut, Imam mengatakan, setidaknya anggaran yang dialokasikan bisa sebesar dua kali lipat dari yang ada saat ini.
"Idealnya itu dua kali lipat dari yang sekarang. Karena (dengan anggaran saat ini) sungai yang kita perbaiki jadi sangat terbatas, tidak banyak," ujarnya.
Dengan minimnya anggaran tersebut, Imam mengaku pihaknya harus membuat program-program prioritas bagi sejumlah wilayah, yang dinilai sebagai wilayah strategis untuk dilindungi dari bencana banjir.
Baca Juga :
IMF Peringatkan Pemerintah Indonesia
"Program pengendalian banjir kan anggarannya sangat kecil, sehingga kami tidak bisa membenahi semua sungai di Indonesia," ujarnya beralasan.
Oleh karena itu, sambung dia, pihaknya akan membuat skala prioritas untuk penanganan banjir. "Seperti sungai-sungai di Jakarta, Bandung, dan Semarang. Jadi anggarannya dimaksimalkan ke daerah-daerah strategis yang kita lindungi."
(mus)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
(mus)
