Pengamat Beberkan Kesalahan dalam Revisi PP 52/53
- XL
Riant mengatakan saat ini para penyelenggara jaringan telekomunikasi telah membangun jaringan, memenangkan lelang frekuwensi, membayar BHP frekuensi dan pajak. Sehingga ketika para penyelenggara ini telah melakukan kewajibannya, pemerintah harus bertindak adil dan tidak sewenang-wenang dalam membuat peraturan perundang-undangan.
Kesalahan fatal lainnya adalah pemberlakuan pasal 31A yang berlaku surut yaitu sejak diberlakukan UU Telekomunikasi. Menurut Riant, hukum, UU serta perundang-undangan yang diberlaku di Indonesia tidak bisa berlaku surut.
Sebelumnya Staf Ahli Desk Ketahanan dan Keamanan Cyber Nasional, Prakoso menganggap uji publik singkat yang dilakukan Kominfo sebagai formalitas. Bahkan Kominfo harusnya melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Dalam nomenklatur kementrian Kabinet Kerja, Kominfo berada di bawah koordinasi kantor Menko Polhukam. Dengan demikian harusnya revisi PP 52/53 tahun 2000 dikoordinasikan kepada menteri koordinatornya.
“Hingga saat ini draft revisi PP 52/53 tahun 2000 belum masuk ke Kantor Menko Polhukam. Harusnya Kominfo melakukan konsolidasi, koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu dengan Kantor Menko Polhukam,” papar Prakoso.