Program Rumah Agus–Sylvi Bakal Dongkrak Ekonomi
- VIVA.co.id / Anwar Sadat
VIVA.co.id – Pasangan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (AHY-Sylvi), berkomitmen membangun rumah rakyat yang humanis dalam menata kawasan kumuh dan terdampak banjir.
Hal itu diungkapkan AHY dalam berbagai kesempatan, termasuk pada saat debat pertama Paslon Gub DKI Jakarta yang diselenggarakan pada 13 Januari lalu.
Agus, seperti dikutip dari keterangan yang diterima, Minggu 22 Januari 2017, mengatakan bahwa program itu akan dijalankan dengan prinsip membangun tanpa menggusur dan melibatkan komunitas setempat.
Skema pembangunannya akan dilaksanakan, yaitu melalui kolaborasi yang baik antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta.
Bahkan Agus mengatakan, bila dirinya dan Sylviana terpilih jadi pemimpin di Ibu kota, pembangunan rumah rakyat dalam lima tahun ke depan berdampak positif terhadap perekonomian. Sebab, terjadi multiplayer efect dari pembangun sektor perumahan tersebut.
Diharapkan, melalui program tersebut akan mampu menambah sebanyak tiga juta lapangan kerja masyarakat selama lima tahun, atau mencapai 600 ribu tenaga kerja per tahun.
Rumah Rakyat yang akan dibangun tersebut, nantinya juga akan terintegrasi dengan kelengkapan sarana prasarana, ketersediaan air, listrik, sanitasi, serta terintegrasi dengan sistem transportasi Jakarta.
“Pembangunan Rumah Rakyat juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder (pemangku kepentingan), yakni Pemerintah Daerah, BUMD, dan pihak swasta. Lewat PPP (public private partnership, atau kerja sama pemerintah dan swasta) pembangunan sektor perumahan bisa menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi sebesar Rp900 triliun,” tutur Agus.
Berdasarkan kajian, Agus menjelaskan, saat ini, kepemilikan hunian di DKI Jakarta hanya 47 persen, serta masih banyaknya pemukiman kumuh di bantaran sungai. Angka kekurangan hunian, atau backlog yang mencapai 300 ribu unit hunian dan terdapat lebih dari 1.000 hektare kawasan kumuh yang tersebar di 13 pinggiran sungai di Jakarta.
“Kondisi itu memerlukan penanganan serius. Ada program penataan pemukiman kumuh, sayangnya dilakukan dengan cara penggusuran. Akibatnya, justru terjadi proses kemiskinan. Warga yang tadinya punya rumah sekarang menjadi penyewa," ujar Agus.
Sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut, Agus mengatakan, Rumah Rakyat akan dilaksanakan dengan menggunakan tujuh prinsip. Salah satunya, yakni tanpa menggusur dan membangun lebih kurang 700 menara (tower) rumah susun sederhana milik (rusunami).
