Konektivitas Sudah Jadi Kebutuhan Dasar Masyarakat
- VIVA.co.id/M. Ali. Wafa
VIVA.co.id – Kementerian Perhubungan terus mengejar sejumlah proyek infrastruktur dan peningkatan sarana prasarana transportasi di seluruh Indonesia. Langkah tersebut diakui dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah yang selama ini terjadi di wilayah barat dan timur Indonesia.
Bahkan, dalam pelaksanaannya, Kementerian Perhubungan saat ini tengah mengarahkan sejumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berada di pos anggarannya, untuk digunakan bagi proyek-proyek di daerah-daerah yang memiliki nilai ekonomi sangat rendah, namun sangat dibutuhkan masyarakat.
Sejumlah proyek infrastruktur dan sarana prasarana yang menjadi fokus Kementerian Perhubungan tersebut adalah proyek perluasan bandara di Papua dan daerah yang padat penumpang, perluasan pelabuhan, peningkatan kapal-kapal kecil untuk mendukung pelayaran rakyat, subsidi pesawat perintis, serta pembangunan kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT).
Selain itu, Kementerian Perhubungan terus mengembangkan sejumlah pembiayaan untuk mendorong proyek-proyek transportasi dapat berjalan lebih cepat dan tepat waktu. Salah satunya adalah mendorong investasi masyarakat, swasta, penerbitan obligasi, dan Public Service Obligation (PSO).
Dari semua proyek infrastruktur dan peningkatan sarana prasarana transportasi tersebut diharapkan dapat terselesaikan pada 2019 serta tentunya bisa mengurangi disparitas harga di masyarakat serta meningkatkan ekonomi daerah.
Untuk mengetahui perkembangan sejumlah aktivitas dan proyek transportasi di Kementerian Perhubungan itu, VIVA.co.id, mewawancarai Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, akhir pekan lalu di ruang kerjanya. Berikut petikannya.
Bagaimana Anda melihat sektor transportasi di Indonesia? Apa yang harus dibenahi?
Sebenarnya apa yang ingin saya capai tentunya mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo, di mana sektor perhubungan atau konektivitas itu dalam membangun harus deliver atau hadir. Kenapa? Karena ada dua sisi, pertama, masyarakat atau rakyat itu sangat membutuhkan konektivitas, dan itu basic need, sama dasarnya dengan orang makan dan pakai baju, sehingga orang sangat membutuhkan sekali. Di sisi lain pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab harus memastikan itu.
Lalu, mengapa saya perlu katakan hadir, karena kita (pemerintah) kadang-kadang membangun, merancang, dan melakukan sesuatu itu tidak deliver pada masyarakat. Nah, kuncinya yang filosofis dan esensial itu harus terjadi saat ini dalam setiap pembangunan yang dilakukan perhubungan.
Saya mengambil contoh beberapa kasus, bahwasanya kita lakukan itu harus money follow program, yang penting program tercapai, bukan hanya barangnya saja yang ada. Seperti contoh Bandara Silangit, waktu itu bandara itu belum selesai, tapi kita ingin deliver, orang ingin ke Danau Toba lewat Silangit, dengan keadaan yang seadanya begitu, kita buka minatnya banyak sekali.
Nah, artinya ini harus jadi perhatian, karena ada kebalikan di satu tempat tertentu bandaranya besar. Tim saya ajukan proposal bagus, minta bandaranya dibuat seperti ini saja, seperti proyek-proyek saja, minta runway dipanjangin dari 2.000 meter menjadi 2.400 meter. Lalu saya tanya sehari berapa pesawat? Ternyata hanya empat dan itu saja sudah berlebihan.
Dan sekarang, hal seperti itu tidak lagi terjadi, karena kalau ada bandara hanya panjang 1.600 meter, tapi penumpangnya banyak, kita (pemerintah) akan hadir di situ. Sebab, ini implikasinya tentu bisa ke mana-mana. Upaya ini juga terjadi pada pelabuhan, bandara, dan kereta api di seluruh Indonesia.
Langkah seperti ini akan menjadi dasar Kementerian Perhubungan untuk secara cermat mengalokasikan anggaran ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Apalagi sekarang pemerintah relatif tidak banyak uangnya dibandingkan dengan jumlah inisiasi yang dimunculkan, jadi seoptimal mungkin penggunaannya.
Menurut Anda, apa pentingnya infrastruktur bagi Indonesia saat ini?
Infrastruktur itu kalau dalam tubuh manusia itu diibaratkan nadi, dia yang menghubungkan suatu fungsi dan suatu makna tertentu. Atau suatu makna dari suatu tempat ke suatu tempat. Jadi kalau tanpa infrastruktur, maka bisa dibayangkan kalau manusia, maka matilah di situ, atau minimal dia enggak bergerak dengan baik.
Makanya Pak Presiden juga mengatakan kalau akan maju, mulailah dengan infrastruktur. Walaupun kita harus berjuang untuk mendapatkan dana yang besar itu, baik di laut, udara maupun darat di suatu kota.
Sekarang saya kasih contoh, suatu kota di Banten selatan, kan enggak ada jalannya, enggak ada apa-apa ekonominya, gitu-gitu aja, dia enggak tumbuh kan. Lalu, coba lihat di Sentani, Papua, sana bergairah, karena memang ada konektivitas laut, darat, dan udara. Jadi, bagaimana infrastruktur itu menjadi darah dari suatu daerah-daerah ke daerah lain yang kehidupan itu bisa hidup dan bisa berkembang dengan adanya transportasi.
Untuk tahun ini, Kementerian Perhubungan telah menyediakan dana hingga mencapai Rp46 triliun. Dana-dana tersebut dibagi antara transportasi laut, kereta api, udara dan penyediaan bus-bus. Dari seluruh dana tersebut paling besar di transportasi laut dan kemudian kereta api.
Disparitas harga masih tinggi di daerah, bagaimana strategi tol laut atasi hal tersebut?
Jadi kita bicara soal tol laut, itu suatu filosofi untuk mempersatukan bangsa ini. Banyak orang komplain, negara ini apa kok banyak yang miskin dan tak terlayani. Dengan tol laut negara membuat suatu filosofi bahwasanya harus terjadi konektivitas antara timur dan barat. Nah, setelah itu kita lihat secara detail apakah yang kita lakukan itu berguna dan bermanfaat.
Dengan tol laut kita tahu persis bahwasanya di timur ada diversifikasi harga, dan bukan itu saja, ada juga masalah teknis dan detail yang tidak mudah diselesaikan. Dengan tol laut kita tidak bawa barang saja, tapi terdistribusi dan harga itu bisa konstan. Dari sana timbul lagi ide baru kita buat rumah logistik, untuk kumpulkan barang dan angkut barang balik.
Saya juga mampir di satu Kota Saumlaki, di Indonesia timur itu, kapal-kapal tidak hanya bawa barang dari timur-barat, tapi utara-selatan juga harus kita lakukan. Antarpulau juga harus dilakukan, setelah kita lakukan, banyak sekali kapal-kapal rakyat ternyata tidak layani dengan baik. Karena mekanisme di situ, masyarakat yang mengadakan, masyarakat yang gunakan. Padahal kita tahu daya beli masyarakat berapa sih, kemampuan masyarakat mengelola itu berapa sih, berapa besar, sehingga terjadilah suatu kesenjangan servis.
Ini kita temukan, jadi kita tidak bangun kapal-kapal besar saja. Tapi kapal kecil juga kita lakukan. Nah, kapal kecil itu kita bangun 100 kapal tahun ini. Kita bangun dan dibagikan kepada masyarakat untuk mereka kelola, sehingga mereka dapat kapal yang baik.
Selain itu, SDM-nya banyak yang tidak sekolah dan nanti kita sekolahkan untuk safety, security, dan sebagainya. Jadi, dengan tol laut itu kita bisa memotret secara riil, apa yang sudah dan apa yang belum. Dan yang belum itu harus kita rapikan sambil sekaligus membuat harga lebih bagus berjalan dengan baik.
Selanjutnya, evaluasi tol laut...
Buka Rute Pelayaran Langsung Ekspor ke China, Menhub Budi Pesan Ini
Menhub Budi memeinta pala pelaku bisnis pelayaran buka peluang rute langsung perdagangan Internasional.
