E-KTP hingga Hoax Jadi 'PR' Pilkada Serentak

Dan, juga ke depan, yang harus kita perbaiki adalah hak pilih warga. Penggunaan basis KTP elektronik. Betul, e-KTP sesuatu yang positif untuk menata kependudukan kita, tapi tak boleh mendata yang ada kekhawatiran menghilangkan hak pilih masyarakat.

Baca Juga

Kasus Intimidasi di Pilkada 2024 Jumlahnya Turun dari Sebelumnya, Data dari Perludem

Ketersediaan perekaman eletronik, blangko habis, mestinya bisa diantisipasi. Dan, ini harus jadi evaluasi, meski ada optimisme kalau e-KTP akan lebih baik atau sebagainya. Kalau ini tak direspons dengan sosialisasi dan hanya keaktifan pemilih, akan sulit nanti.

Blangko e-KTP yang habis karena masalah lelang berpotensi memengaruhi?

Baca Juga

Perludem Temukan 3 Ribu Lebih Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024

Saya meyakini pilkada tahap ketiga digelar Juni 2018. Walaupun penggunaan KTP itu memengaruhi kualitas pelayanan kita terhadap pemilih. Sekarang yang harus dipikirkan adalah strategi, opsi lain, yang memastikan bagaimana tidak ada hak pilih warga negara yang dicederai. Dalam syarat kan sudah jelas, bagaimana syarat memilih itu masyarakat sudah jelas 17 tahun. Di Jakarta saja masih ada 80 ribu lebih yang belum kedapatan blangko ini.

Kemendagri buru-buru dalam kebijakan e-KTP?

Baca Juga

MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4%, Mahfud Ungkit Lagi Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Kami mengatakan ini buru-buru. Kami dari awal sudah mengatakan jangan buru-buru menerapkan aturan ini. Contohnya DKI Jakarta, 84 ribu suket atau surat keterangan pengganti KTP elektronik yang dikeluarkan. Suket pilkada itu yang proaktif kan masyarakat. Tapi, bagaimana mengandalkan itu, karena saya yakin banyak masyarakat yang tak mengurus suket jadi tak memilih dan berpotensi tak menggunakan hak pilihnya atau jadi golput.

Bagaimana dengan angka golput di pilkada serentak tahap kedua dibanding tahap pertama, apakah menurun?

Menurun. Menurun karena kan tadi kita ini lebih siap dari sisi regulasi, dari peserta, anggaran, situasi kondisi lebih siap, kita tak ada perdebatan dalam pilkada (secara) hukum, kita bisa mengantisipasi pengadaan anggaran, sehingga dari sisi instrumen teknis, kita memang lebih siap dalam pilkada serentak kedua ini. Contoh misalnya Jakarta, sebelum Pilkada 2017, partisipasi hak pilih masyarakat tak sampai 70 persen. Tapi, di pilkada kali ini, keterlibatan masyarakat Jakarta sampai 70 persen lebih.

Selanjutnya...Catatan Pilkada DKI

Apakah Pilkada DKI jadi barometer dalam pilkada serentak tahap kedua?

Halaman Selanjutnya

Kalau sebagai barometer Indonesia, tidak ya. Karena kalau dilihat ternyata koalisi calon kepala daerah di pilkada itu tak konsisten, dia sangat lokalistik, konstekstual lokal. Koalisi di suatu daerah variabelnya itu spesifik, bergantung sangat konteks lokal, contoh di DKI Jakarta, PDIP koalisi dengan NasDem, Hanura, di putaran I. Tapi, kan di Banten, PDIP koalisi dengan PPP. Padahal, PPP punya calon sendiri. Di Aceh, ada karakteristik sendiri. Kalau memengaruhi konstelasi politik nasional saya percaya memengaruhi. Ini bisa jadi refeleksi konteks politik nasional kita. Karena yang bertarung juga aktor-aktor politik nasional kan.