- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Pemerintah mengakui sulit untuk menyelesaikan masalah ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia dengan cara bekerja sendiri. Untuk itu, pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat agar upaya itu bisa lebih agresif.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegero mengatakan, ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia saat ini merupakan masalah bersama, sehingga kolaborasi bersama penting dilakukan.
Menurut dia, kolaborasi itu bisa dengan menggandeng semua kalangan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akademisi, Pemerintah Daerah, Swasta dan pemangku kepentingan Indonesia lainnya.
"Peran serta swasta sangat berperan dalam hal ini (ketimpangan dan kemiskinan). Demikian pula pemerintah daerah, karena apapun programnya pada akhirnya akan dieksekusi daerah," ujar Bambang dalam keterangannya, Jumat, 11 Agustus 2017.
Ia mengungkapkan, pentingnya peran serta dari masyarakat seperti swasta dan pemerintah daerah tentunya karena, pemerintah pusat akan fokus memperbaiki taraf hidup 40 persen penduduk terbawah dalam struktur ekonomi.
Itu artinya, intervensi pemerintah akan difokuskan pada kelompok masyarakat tersebut. Dan sejauh ini, pemerintah sudah baik polanya mengurangi kemiskinan, tetapi belum cukup agresif.
"Tentu banyak area yang harus diperbaiki," ujar Bambang.
Dia menambahkan, saat ini pemerintah punya komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Setidaknya, hal tersebut tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Pada 2019, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menjadi 7-8 persen dari angka baseline 11,22 persen di tahun 2015. Demikian pula, angka ketimpangan diupayakan menurun dari 0.408 di 2015 menjadi 0.36 di akhir RPJMN.
PR Pemerintah: Angka Kemiskinan Masih Jauh dari Target RPJMN 2020-2024
Pemerintah Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024.
