- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Apakah ada pekerjaan rumah dari komisioner sebelumnya?
Ada sejumlah pekerjaan rumah yang sebenarnya cukup konkret dan deliverynya memang secara langsung.
Apa saja?
Pertama terkait dengan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan.Â
Sebenarnya apa poin penting Raperpres?
Pertama terkait dengan pencegahan. Jadi di Raperpres itu pencegahan wajib dilakukan oleh semuanya, termasuk warga sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab menjamin terhadap maksimalisasi perlindungan anak di satuan pendidikan, tentu bukan hanya kepala sekolah yang bertanggung jawab, tentu guru juga memiliki tanggung jawab yang sama. Kalau guru melakukan tindakan kekerasan tidak boleh warga sekolah yang lain membiarkan itu terjadi. Pembiaran itu juga bisa kena pasal pembiaran. Kalau murid melakukan kekerasan tidak boleh juga yang lainnya membiarkan, karena yang bersangkutan harus dicerdaskan dan dicerahkan oleh guru.
Kedua, dalam konteks penanganan tentu diperlukan suatu sistem atau mekanisme penanganan. Kalau ada kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sektor pendidikan misalnya, tentu tidak boleh kita harus ada dulu pengaduan dari anak, pengaduan dari korban. Jadi harus se-safety mungkin. Bisa juga membuka kotak pengaduan dan informasi di sekolah, agar ketika anak mengadu tidak berpotensi menjadi korban kekerasan lagi.
Selain itu?
Usulan kita kepada Mendikbud agar mengintegrasikan perspektif program perlindungan anak di 8 standar pendidikan kita. Semangatnya adalah bagaimana rekrutmen guru lebih selektif, meski sudah ada sejumlah prasyarat bagi orang yang akan menjadi guru. Tapi kan pada prakteknya banyak guru rentan menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. KPAI terus meyakinkan pemerintah agar benar-benar selektif dalam merekrut guru agar anak tidak menjadi korban.
Apa alat ukurnya, bahwa guru yang direkrut tidak berpotensi melakukan kekerasan?
Harus melibatkan banyak ahli. Psikolog misalnya.
Artinya, pemerintah dan sekolah swasta harus melibatkan psikolog saat rekrutmen guru?
Idealnya begitu. Karena kita harus memastikan bahwa yang bersangkutan tidak menjadi pelaku atau berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Dengan seperti itu, ini bisa meminimalisir potensi kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Selain itu kita juga mengusulkan ke Menristekdikti agar mata kuliah Perlindungan Anak menjadi mata kuliah wajib bagi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, termasuk di Fakultas Tarbiyah kalau di UIN/IAIN.