- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Sejauh ini apakah ada kendala?
Sejauh ini persoalan perspektif saja. Kami memahami masing-masing kementerian memiliki program kerja yang prioritaskan. Tapi kami berharap ini bisa menjadi program kerja yang lebih diprioritaskan. Misalnya mewujudkan madrasah ramah anak, pesantren ramah anak, dan yang perlu dipahami ini bukan hanya sebatas program, tetapi merupakan kebutuhan hakiki anak Indonesia yang memang membutuhkan kenyamanan dalam proses belajar.
Artinya lebih soal komitmen?
Iya. Kalau bicara kelembagaan dan advokasi itu yang paling mendasar itu adalah komitmen dari penyelenggara negara. Ada beberapa contoh kasus di daerah, dalam amanat UU Perlindungan Anak itu diamanatkan pembuatan akta kelahiran untuk anak itu harus gratis, tapi pemerintah daerah justru menerbitkan Perda untuk penerbitan akta kelahiran, pembuatan KTP itu justru menjadi Pendapatan Asli Daerah.
Apa harapan Anda kepada pemerintah dan stakeholder lain terkait isu perlindungan anak?
Pertama, kepada pemerintah tentu isu perlindungan anak harus menjadi arus utama di semua level kebijakan. Ini yang menurut saya pertama yang harus dilakukan dan sangat fundamental. Baik dalam menyusun regulasi, menyusun program pembangunan, penyediaan infrastruktur, dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana mengatur beberapa program pembangunan yang ada di daerah.Â
Apakah ada pesan khusus dari Presiden terkait dengan dipilihnya komisioner baru ini?
Belum. Tetapi kita menangkap sinyal bahwa kita harus memaksimalkan kerja-kerja perlindungan anak.
Apa harapan Anda di periode kedua ini?
Pertama terkait dengan ikhtiar memaksimalkan perlindungan anak di Indonesia bukan pekerjaan yang mudah, tetapi ini harus menjadi gerakan bersama. Jadi kita harus catat bahwa perlindungan anak itu bukan hanya sekedar program, tetapi harus menjadi gerakan bersama baik masyarakat, dan seluruh penyelenggara negara. Kalau semata-mata program itu kan hit and run. Hari ini program, besok programnya sudah selesai. Tapi kalau sudah panggilan jiwa dan semua bisa merasakan itu semua lini-lini basis -basis sosial dan modal sosial itu bisa kita jahit menjadi kekuatan besar untuk memaksimalkan perlindungan anak. Â