- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Apa saja?
Pertama adalah anak yang menjadi radikal karena membaca di internet atau media lain. Kedua, faktor nasab atau keluarga dan pengasuhan. Ketiga, faktor pier radicalization. Dia menjadi radikal karena teman. Keempat, faktor ideologi patronase. Kalau gurunya radikal, anak juga berpotensi menjadi radikal. Nah, empat aspek ini tentu pendekatannya harus berbeda.Â
Apakah komisioner yang baru sudah menginventarisir kasus apa saja yang akan ditangani?
Kita sedang identifikasi. Kasus bullying di sektor pendidikan ini kan terus terjadi. Insya allah kasus bully ini akan menjadi prioritas kita di bidang pendidikan. Kemudian, Kasus pornografi dan cyber crime atau kasus-kasus yang berbasis cyber. Termasuk juga, kasus pengasuhan juga ada prioritas-prioritas tertentu agar kasus-kasus kekerasan terhadap anak bisa ditekan. Masing-masing bidang akan ada program unggulan.
Apakah ada program prioritas?
Di pleno nanti akan kita putuskan mana yang akan menjadi priority-nya. Tetapi warisan dari kasus sebelumnya, tiga hal yang menjadi trend kasus kekerasan terhadap anak di tahun ini, satu adalah terorisme, kedua bulliying, ketiga kasus pornografi.Â
Kalau menurut Anda, mana yang harus jadi prioritas?
Kita tidak boleh spirit kerjanya berbasis kasus.
Kenapa?
Karena kehadiran KPAI ini untuk mendorong sistem perlindungan anak. Jadi kasus itu sebagai pintu masuk ke dalam sistem, jadi tidak semata-mata menangani kasusnya. Bahwa kasus itu menjadi pintu masuk ke dalam sistem perlindungan anak itu iya. Tapi tidak bisa berbasis kasus by kasus. Bahwa kasus bullying harus diselesaikan itu iya, bahwa kasus pendidikan itu harus diselesaikan itu iya. Tetapi kalau KPAI hanya bergerak berdasarkan kasus saja menurut saya terlalu kecil.
Sebenarnya fokus KPAI lebih kepada penindakan atau pencegahan?
Kalau dilihat dari mandat undang-undang, mengefektifkan pengawasan perlindungan anak, baik pemenuhan hak dasar maupun perlindungan khusus. Maka tugas-tugas yang ada di kita itu kan, melakukan pengawasan, monitoring, menerima pengaduan, penelaahan, melaporkan jika ada dugaan pelanggaran hak anak kepada aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Termasuk juga melakukan mediasi. Ini mandat baru di UU Nomor 35 tahun 2015, di undang-undang sebelumnya tidak ada mandat itu, mediasi dan advokasi itu merupakan mandat baru.