- www.pixabay.com/StockSnap
VIVA – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya tengah mengkaji dampak dari digitalisasi perekonomian terhadap penciptaan pengangguran dan kesempatan kerja.
Maklum saja, tumbuhnya digitalisasi ekonomi di Indonesia tidak diimbangi dengan serapan lapangan kerja. Bahkan, angka pengangguran terbuka Indonesia masih sebesar 5,5 persen dan diharapkan tidak semakin bertambah.
"Jangan sampai, nanti era e-commerce yang masif di mana tidak hanya ritel, tapi juga sektor perbankan dan jasa lain mulai kurangin orang, maka akan terjadi masalah pengangguran yang berat," kata Bambang di kantornya, Senin 13 November 2017.
Apalagi, sambung dia, pada saat yang bersamaan, Indonesia terus mendapatkan bonus demografi, di mana penduduk Indonesia usia muda atau usia produktif masih membutuhkan lapangan kerja.
"Jadi di sini tantangan kita lumayan berat, karena kita berhadapan dengan bonus demografi dan populasi. Di sisi lain masuk lah era digitalisasi ini," ujar dia.
Untuk itu, Bambang mengatakan pihaknya tengah melakukan kajian bagaimana dampak dan cara mengantisipasinya. Mulai dari pengkajian peningkatan kemampuan atau skill yang ada dengan kebutuhan angkatan kerja pada saat ini.
"Ada miss match terutama di sektor jasa yang terkait dengan pendidikan vokasi. Tapi sebenarnya kalau dilihat tadi kan porsi terbesar tenaga kerja itu di sektor jasa. Dan di sektor jasa yang butuhnya banyak selain tingkat umum adalah vokasi," katanya.
Ke depan, diakui pendidikan vokasi akan menjadi prioritas pemerintah untuk menghadapi digitalisasi ekonomi.
"Saat ini kenapa vokasi jadi prioritas?Karena itu cara kita antisipasi datangnya era digitalisasi karena ada jenis kerjaan yang tampaknya tidak akan mudah dihadapi gitu aja oleh digital ekonomi," ujar dia.
Ekonom Senior Ingatkan Presiden Terpilih soal Perang Iran-Israel Bisa Bikin Ekonomi RI Berantakan
Ekonom senior Didik Junaidi Rachbini mengingatkan kepada presiden terpilih tentang perang antara Iran dengan Israel yang berpotensi membikin perekonomian RI berantakan.
