Jika Tidak Blokir Airbnb, Begini Dampak Bahayanya
- Reuters/Dado Ruvic
Dibanding memberikan ruang lebar ke Airbnb, menurutnya, pemerintah sebaiknya menggenjot ekosistem aplikasi lokal yang bisnisnya sama dengan Airbnb. Cara ini dipandang lebih baik dalam menjamin negara tidak kehilangan potensi pajak.
"Pemerintah, negara posisinya itu di mana? Kayak China itu lho, aplikasi lokal didorong. Tumbuhkan aplikasi lokal agar bisa diatur, diarahkan. Kalau (aplikasi) enggak bisa dikontrol, ya bagaimana itu," katanya.
Dia mengaku tak antidistruptif dan antiasing dalam konteks bisnis tersebut. Hanya saja pengusaha hotel dan penginapan meminta ada kesamaan persaingan atau level playing field.
Tanpa pengaturan yang adil, Hariyadi menilai, nantinya bisnis Airbnb akan menciptakan suplai akomodasi penginapan yang tak terkendali atau unlimited inventory.
Dengan harga yang menguntungkan bagi host dan pengguna serta pertumbuhan layanan yang tinggi, Hariyadi mengatakan, Airbnb akan mengganggu bisnis hotel. Jika kondisi itu terjadi akan berdampak panjang, sebab bisnis hotel dan penginapan akan melibatkan ekosistem seperti karyawan, perbankan, pajak Pemda sampai penyuplai dan lainnya. Â
"Kominfo biarin ya enggak apa-apa (tak blokir Airbnb). Tapi nanti akan terjadi situasi distruptif yang negatif ya, distruptif itu bahaya lho," ujarnya. (ase)
Airbnb Didenda Rp1,2 Triliun
Pemerintah pada 15 Desember 2025 resmi mendenda Airbnb sebesar Rp1,2 triliun karena memasang iklan properti sewa yang dilarang.
