- REUTERS/Agoes Rudianto
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengungkap salah satu penyebab pemerintah menghentikan pendaftaran pengemudi taksi online adalah demi mengamankan pendapatan dari supir taksi online yang telah beroperasi.
Berdasarkan laporan studi yang diperolehnya, Luhut menyebut bahwa 70 persen kendaraan yang digunakan supir taksi online menggunakan sistem kredit. Menurutnya, pemerintah khawatir jika jumlahnya terlalu berlebihan akan menimbulkan masalah
"70 persen dari hasil studinya, pembelian kendaraan-kendaraan (taksi online) itu kredit. Kalau nanti jumlah penumpang dengan jumlah kendaraannya ndak seimbang. Kan nanti dia jadi enggak bisa bayar. Kan kita mau ngamanin," ujar Luhut di kantornya, Senin 12 Maret 2018.
Menurut luhut, semua pihak harus memikirkan hal itu termasuk penyedia aplikasi. Penghentian atau moratorium ini, imbuhnya, tidak ditetapkan waktunya alias sampai terjadinya keseimbangan suplai dan permintaan.
"Kan nanti 70 persen nanti orang yang kredit mobil misalnya enggak bisa bayar gimana?. Itu yang menjadi masalah. Karena nanti kalau makin banyak suplai, kurang demand kan repot," ujar dia.
Meski begitu, Luhut mengatakan belum ada laporan dari pihak perbankan terkait adanya pengemudi taksi online yang meng-kredit mobil lalu terjebak gagal bayar. Pemerintah menurutnya terus berupaya agar hal tersebut tak terjadi.
"Operator ini harusnya semuanya sepakat dengan aturan yang kita buat sama-sama. Kalau tidak diatur, gimana? kan mesti diatur. Kan pemerintah itu tugasnya mengatur supaya baik. Tidak bisa kita bebas sebebas-bebasnya aja. Kalau nanti 'wah free market', marah lagi. Nanti (pemerintah) dibilang liberalis lagi," ujar dia.