- Dokumentasi Kementerian PPN/Bappenas.
VIVA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memproyeksikan, pertumbuhan perekonomian Indonesia pada 2019 akan ada di kisaran 5,4 sampai 5,8 persen. Kualitas pertumbuhan ekonomi pun jadi target pemerintah.
Bambang menjelaskan, kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut akan bisa dicapai jika pemerataan ekonomi bisa digapai. Karenanya, di tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo tersebut, pemerintah akan fokus mengintegrasikan dan menggenjot pembangunan dengan pemerataan di tiap daerah.
"Kami ingin menjadikan pemerataan sebagai main streaming dari kegiatan pembangunan kita. Jadi jangan sampai pemerataan itu hanya side effect yang kemudian kami harus cari cara untuk mengatasinya," ujar Bambang usai membuka acara Musrembangnas 2018, di Jakarta, Senin 30 April 2018.
Bambang juga mengatakan, dengan adanya fokus paket pembangunan dan pemerataan tersebut, diharapkan kemiskinan bisa mencapai angka 8,5 sampai 9,5 persen pada 2019. Kemudian pengangguran 4,8 sampai 5,2 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 72, serta gini rasio 0,38 sampai 0,39 persen.
"Semua program kegiatan nuansa pemerataannya harus kelihatan. Jadi jangan sampai ia melihatnya satu dimensi saja pertumbuhan, tapi ia juga mesti lihat pemerataan dari sejak awal," ucapnya.
Adapun beberapa program yang difokuskan pemerintahan Jokowi untuk 2019 mendatang yaitu, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
Lalu peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya. Serta, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air, serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
"Jadi jangan membuat prioritas itu sampai 10 atau lebih. Prioritas itu maksimal 5 seperti yang kita lakukan di tingkat pusat. Jadi Presiden ingin alokasi anggaran nantinya betul-betul mendorong prioritas tidak hanya sekadar bagi-bagi menurut jumlah unit kerjanya," tegas Bambang.
