- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
VIVA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggagas program Business Development Services atau BDS bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan dukungan dari Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pun menyambut baik program tersebut, dan mengatakan bahwa UMKM adalah salah satu elemen penting perekonomian dengan porsinya mencapai sekitar 98 persen dari sisi total usaha di Indonesia.
"Dari sisi tenaga kerja sekitar 96 persen bekerja di UMKM. Lalu sekitar 60 persen dari PDB itu juga dari UMKM," kata Sri di kantor pusat DJP, kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu 31 Oktober 2018.
Sri menjelaskan, dengan jumlah dan porsi sebesar itu, upaya memperkuat UMKM tentunya akan turut berdampak ke sejumlah sektor seperti misalnya tenaga kerja, PDB dan investasi.
Karenanya, sejumlah dukungan bagi UMKM pun datang dari berbagai segmen seperti dari APBN melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta dari sejumlah program pemerintah lainnya.
"Kami berikan juga dari program, kami sebut below the line. Kami berikan subsidi bunga KUR, kami berikan PIP (usat Investasi Pemerintah), di mana kredit ultra mikro bagi mereka yang pinjam di bawah Rp50 juta tidak sebesar KUR. Itu support pemerintah yang diterima oleh UMKM dan koperasi," ujarnya.
Selain itu, dukungan lain bagi UMKM adalah potongan 0,5 persen final dalam hal perpajakan. Namun, Sri menegaskan bahwa dukungan yang diberikan kepada UMKM itu tetap harus dalam kerangka formal demi meningkatkan kualitas para UMKM tersebut.
"Kami berikan keadilan, tapi di saat yang sama tetap tegaskan formal meski biasanya UMKM maunya informal. Karena itu, keinginan untuk buat UMKM jadi formal itu penting dan perlu dibuat dengan berbagai intervensi secara keroyokan," katanya.
"Ini semua penting untuk menjadi formal. Namanya Business Development Services. Ini untuk meningkatkan kapasitas. Dengan adanya sinergi dengan BUMN, kami bisa jangkau lebih banyak UMKM," lanjut Menkeu.
