Mensesneg: Tingkat Kemiskinan di Madura Tinggi meski Ada Tol Suramadu
- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
VIVA – Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan kembali bahwa pembebasan biaya tol jembatan Surabaya-Madura demi pembangunan semata.
“Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, pembebasan tol Suramadu pada Sabtu 27 Oktober 2018 semata-mata adalah mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Madura dengan kawasan di Jawa Timur lainnya yang masih tinggi,” kata Pratikno di Yogyakarta pada Kamis, 1 November 2018.
Sebagai ilustrasi, mensesneg menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di kawasan sekitar Surabaya masih sangat rendah, yaitu di bawah 7 persen. Di Surabaya, angka kemiskinan sebesar 4 persen, disusul Sidoarjo 6 persen.
Sementara itu, di Madura, menurut Pratikno, angka ketimpangan kemiskinan sangat tinggi mencapai tiga-empat kali lipat, misal di Bangkalan 23 persen dan Sampang 20 persen.
“Tingginya ketimpangan ini salah satu faktornya adalah tingginya biaya logistik yang harus dikeluarkan. Salah satunya seperti perkebunan tebu di Madura tidak bisa diserap oleh pabrik gula di Sidoarjo karena harganya terlalu mahal,” ujarnya.
Melihat ketimpangan ini, Presiden yang sudah berkunjung ke berbagai kawasan pinggiran Indonesia menyatakan bahwa kondisi Madura mengisyaratkan tidak adanya keadilan. Bahkan, meski dekat dengan Surabaya, Madura terkesan terisolasi karena kebijakan tarif.
Sebelum kebijakan pembebasan tarif tol Suramadu, katanya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menurunkan tarif hingga 50 persen. Namun, itu tidak serta-merta mendorong peningkatan ekonomi di Madura.
“Yang perlu diingat, tol Suramadu bukan berasal dari investasi swasta, namun dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sehingga kewenangan pengelolaannya ada di tangan negara melalui menteri PUPR,” katanya.
Pratikno menegaskan, pembebasan biaya tol Suramadu ini bukan program kampanye Jokowi dalam pemilu. Kebijakan itu murni bertujuan mengurangi ketimpangan kemiskinan dan ketertinggalan Madura dari wilayah lain.
