- ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
VIVA – Pemerintah tengah menggenjot realisasi penyediaan rumah murah bagi aparatur sipil negara atau ASN dengan skema pembayaran uang muka atau DP nol persen. Hal itu dikarenakan masih banyaknya ASN, baik PNS, TNI dan Polri yang belum memiliki rumah.
"Gini, masih ada 900 ribu ASN TNI Polri yang belum punya rumah pribadi," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonero, di kantornya, Jakarta, Kamis 8 november 2018.
Menurut Bambang, hal itu diupayakan pemerintah lantaran para ASN tersebut belum memperoleh fasilitas kepemilikan rumah dengan skema murah dari pemerintah. Sedangkan, untuk masyarakat umum sudah ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP.
"Dan itu kan kalau masyarakat umum punya fasilitas FLPP. Justru yang ASN, TNI, Polri belum punya skema khusus. Ini yang sedang disiapkan," ungkapnya.
Dari hasil rapat kabinet yang dilakukan pemerintah kemarin, Rabu 7 November 2018, selain DP yang digratiskan, pemerintah juga berencana untuk memberikan tenggat waktu pembayaran pinjaman selama 30 tahun, dan pembayaran cicilannya masa pinjamannya juga bisa sampai usia pensiun maksimum 75 tahun.
Namun begitu, lanjut Bambang, yang masih menjadi kendala bagi pemerintah untuk merealisasikan kebijakan tersebut adalah mahalnya harga tanah. Meskipun rumah yang akan dibangun untuk pembiayaan tersebut dalam bentuk Rumah Susun Sederhana Milik atau Rusunami.
"Ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Tetapi memang yang paling berat adalah di Indonesia karena harga tanahnya paling mahal," tutur Bambang.
"Jadi kemarin presiden menegaskan bahwa harus ada upaya khusus untuk penyediaan lahan di perkotaan, sehingga bisa dibangun Rusunami yang bisa diakses dengan skema tersebut," ucapnya menambahkan.
