- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Presiden Joko Widodo ingin menciptakan suatu pemerintahan yang tidak memiliki terlalu banyak aturan. Mantan Gubernur DKI ini mengaku terinspirasi tren di dunia bisnis, di mana banyak perusahaan swasta meminimalisir peraturan, sehingga mereka lebih fleksibel beroperasi.
"Kalau bapak, ibu, lihat sekarang ini sudah banyak yang namanya 'company almost without rules'. Saya juga ingin 'government almost without rules'," ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Selasa 27 November 2018.
Menurut Jokowi, dalam menghadapi tantangan global, diperlukan suatu sikap fleksibel dan cekatan, sehingga suatu negara bisa bersaing. Sementara itu, peraturan yang terlalu bertumpuk, serta ada di setiap tingkatan pemerintahan mulai dari daerah hingga pusat, tak jarang malah menjadi penghambat.
"Sedih saya kadang-kadang. Pengen cepat, tetapi ada yang bilang, 'Pak hati-hati, karena undang-undangnya enggak boleh'. Gubernur ingin cepat, 'Pak hati-hati pak, karena perdanya enggak boleh'. Lah, ini semuanya enggak boleh, gimana kita mau lari cepat?" ujar Jokowi.
Jokowi meminta setiap pejabat pemerintahan, juga kepala daerah, untuk tidak lagi gemar membuat peraturan yang malah bisa menjadi penghambat. Calon presiden petahana ini mengingatkan bahwa kecepatan suatu negara untuk bisa berkembang teramat diperlukan di masa kini.
"Ke depan, bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah. Bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil. Tetapi, negara yang cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat," ujar Jokowi.
Hattrick, KASN Tiga Kali Beri Nilai Baik Penerapan Sistem Merit Kemenag
Kepala Biro Kepegawaian Wawan Djuaedi menambahkan, sistem merit merupakan salah satu indikator kemajuan tata kelola birokrasi dan transformasi SDM Kemenag.
