- BPH Migas.
VIVA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas butuh anggaran lebih untuk mewujudkan rencana pembukaan kantor cabang di daerah. Kantor cabang ini dinilai perlu untuk intensifikasi pengawasan distribusi BBM dan gas.
Menurut Anggota Komite BPH Migas, Ibnu Fajar, anggaran lembaganya hanya Rp160 miliar pada tahun 2018. Padahal, katanya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berhasil dikumpulkan oleh BPH Migas mencapai Rp1,35 triliun pada 2018.
Karena itulah untuk merealisasikan pembukaan kantor cabang di daerah, BPH butuh anggaran lebih dari yang ditetapkan APBN.
"Karena ini untuk kepentingan nasional, memang sekarang ini sedang digalakkan pengawasan bukan hanya oleh BPH. Tapi Kepolisian, dari instansi lain seperti BIN (Badan Intelijen Negara), dan seterusnya," kata Ibnu di kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.
Dalam DIPA APBN 2019, anggaran BPH Migas masih dianggarkan kurang lebih sama dengan dengan tahun 2018 sebesar Rp160 miliar. Pimpinan BPH sedang menunggu terbitnya revisi Perpres tentang BPH Migas sebelum ajukan penambahan anggaran.
"Misalnya disetujui pertengahan tahun (perubahan Perpres), ya, bisa jadi kita ajukan di APBN-P, karena ada mekanisme APBN-P, kan. Tapi kita tunggu dulu aturannya," katanya.
Ia menjelaskan, usulan anggaran BPH Migas selama ini dilakukan melalui Kementerian ESDM yang nantinya dibahas dengan DPR untuk disetujui dalam APBN.
Ini Harapan Industri Hulu Migas RI ke Prabowo Sebagai Presiden RI Selanjutnya
Indonesian Petroleum Association (IPA) memiliki harapan yang besar kepada Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, untuk menggairahkan kembali industri hulu migas di RI.
