Disepakati 12 Program Inovasi dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi

Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia di kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019.
Sumber :
  • VIVA/Arrijal Rahman

VIVA – Bank Indonesia bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Otoritas Jasa Keuangan menyepakati 12 program sinergi untuk mendorong inovasi dan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah.

Pemerintah Kantongi Rp 22,179 Triliun dari Pajak Digital

Kesepakatan hasil Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) pada Selasa, 28 Mei 2019, difokuskan dalam tiga area, yaitu bantuan sosial, transaksi pemerintah daerah, dan transportasi.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa 12 program yang disepakati dalam tiga area itu agar pengembangan ekonomi digital cepat terealisasi demi menunjang inklusi keuangan di Indonesia.

Agus Fatoni Bocorkan Rahasia Indeks Elektronifikasi Transaksi di Sumsel Lampaui Rata-rata Nasional

"Tidak hanya inklusi keuangan, tapi pendalaman pasar keuangannya, sejalan visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan memberdayakan masyarakat terima bansos. Insya Allah bisa diberdayakan dari sisi ekonominya," katanya di kantor BI, Jakarta, Selasa 28 Mei 2019.

Dia menjabarkan, dalam area percepatan perluasan penyaluran bansos nontunai disepakati bahwa NIK menjadi unique ID Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka integrasi bansos dan subsidi. Kemudian, dilakukan implementasi biometrik sebagai alternatif sarana autentikasi.

9 Startup Terbaik akan Digembleng 90 Hari

Selain itu, disediakan juga infrastruktur sistem pembayaran di wilayah blank spot yang tidak terjamah internet menggunakan EDC offline atau teknologi VSAT. Di samping juga peningkatan edukasi dan pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.

Untuk area inovasi dan perluasan elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, akan ada penguatan landasan hukum melalui penerbitan peraturan yang ditetapkan Presiden terkait elektronifikasi transaksi Pemda. Kemudian, Pembentukan Tim Perluasan Digitalisasi Daerah, hingga Inovasi e-retribusi dengan menggunakan QR Indonesian Standard (QRIS) untuk optimalisasi pendapatan asli daerah.

Sementara untuk implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi, difokuskan untuk strategi implementasi teknologi nirsentuh pembayaran jalan tol melalui penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF), hingga Perluasan elektronifikasi, termasuk integrasi, moda transportasi darat, penyeberangan, dan laut.

“Dua belas program itu kita sepakati lakukan segera. Hasilnya insyaallah bisa dilihat tahun ini tapi ada program yang memang multiyears. Semuanya sinergi pempus, pemda, BI, OJK semakin erat dorong program-program elektronifikasi pemerintah," ujarnya. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya