- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menambah daftar perusahaan asing yang ditunjuk jadi agen pajak digital. Delapan perusahaan digital global resmi jadi pemungut pajak pertambahan nilai, atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, perusahaan-perusahaan tersebut adalah Alibaba Cloud (Singapura) Pte Ltd, GitHub, Inc, Microsoft Corporation dan Microsoft Regional Sales Pte. Ltd.Kemudian, UCWeb Singapore Pte. Ltd, To The New Pte. Ltd, Coda Payments Pte. Ltd, dan Nexmo Inc.
"Dengan penunjukan ini maka sejak 1 November 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia," ujar Hestu dikutip dari keterangannya, Jumat, 9 Oktober 2020.
Baca juga: Wapres Sebut SDA dan Pasar RI Tak Berarti Tanpa Dukungan Pelaku Usaha
Dia mengatakan, jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak. Kemudian juga harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN. "Hingga hari ini jumlah pemungut PPN produk digital luar negeri adalah 36 entitas," ujarnya.
Hestu mengatakan, DJP menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan langkah proaktif dari sejumlah entitas yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN. DJP berharap seluruh perusahaan yang telah memenuhi kriteria, termasuk penjualan Rp600 juta setahun atau Rp50 juta per bulan, agar dapat mengambil inisiatif dan menginformasikan kepada DJP.
"Supaya proses persiapan penunjukan termasuk sosialisasi secara one-on-one dapat segera dilaksanakan," ujarnya.
Pemerintah Sudah Kantongi Rp 112 Miliar Pajak Transaksi Kripto pada 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan telah memungut pajak transaksi aset kripto sebesar Rp112 miliar selama 2024.
