Jokowi Sebut Banjir Besar Kalsel Sudah 50 Tahun Tak Terjadi

Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Sumber :
  • Biro Pers Istana Kepresidenan.

VIVA – Presiden Joko Widodo meninjau langsung banjir besar di Kalimantan Selatan saat ini. Menurut Jokowi, banjir di provinsi yang kaya sumber daya alam itu sudah lama tidak terjadi.

Belum Mampu Atasi Banjir dan Macet di DKI, SPJ beri Rapor Merah Kinerja Heru Budi

Jokowi mengatakan, curah hujan yang tinggi hampir 10 hari berturut-turut menjadi penyebab terjadinya banjir besar di Kalsel. Bahkan, hingga menggenangi 10 kota dan kabupaten.

"Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air, sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota," kata Jokowi saat meninjau lokasi banjir, Senin 18 Januari 2021.

Pesan Jokowi ke Menko PMK Muhadjir: Gudang Pangan di Papua Diisi Makanan Khas Lokal

Baca jugaKementerian ESDM Catat Lifting Minyak 2020 Lampaui Target

Kedatangan Jokowi disebut ingin memastikan kondisi penanganan di lapangan. Kepala Negara pun memantau secara langsung kerusakan infrastruktur, seperti jembatan runtuh. Dalam waktu dekat ditegaskan jembatan yang runtuh itu segera diperbaiki.

Microsoft Tak Bakal Nyesel Investasi di Indonesia, Luhut: Saya Janji

"Tadi saya sudah minta pak Menteri PU (Basuki Hadimuljono) agar dalam 3-4 hari ini bisa diselesaikan. Sehingga mobilitas distribusi barang tidak terganggu," ujarnya.

Yang kedua menjadi perhatian Kepala Negara terkait evakuasi warga. Sejauh ini, kata dia, penanganan sudah baik. Presiden juga menyampaikan duka cita terhadap korban-korban yang meninggal dunia.

"Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan logistik untuk pengungsi, ini yang penting karena hampir 20 ribu masyarakat berada di dalam pengungsian. Kekurangan-kekurangan yang ada bisa dibantu dari pemerintah pusat (akan dipenuhi). Selain juga dari logistik yang ada di pemerintah provinsi, kabupaten dan kota," ungkapnya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya