- Nikkei
VIVA – Rencana pemerintah untuk mempercepat masuknya investasi besar ke dalam negeri guna mendorong pertumbuhan ekonomi nampaknya tidak mudah. Sebab, sejumlah investasi yang belum dapat terealisasi masih masuk daftar tunggu sejak beberapa tahun yang lalu.
Seperti pada komitmen investasi Contemporary Amperex Technology Co. Ltd yang telah menandatangani senilai US$4,6 miliar atau setara Rp67,8 triliun untuk pengembangan baterai listrik di Indonesia. Dan komitmen investasi dari Abu Dhabi senilai US$22,8 miliar atau Rp319,8 triliun pada awal 2020.
Untuk itu, peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi penghambat investor dalam merealisasikan investasinya.
Sebab, kata Enny, ketika investor sudah menyatakan komitmen investasi, artinya mereka memang sudah berniat berinvestasi di Indonesia. Dan investasi itu sifatnya principal, maka yang menawarkan efisiensi itu yang akan dipilih.
"Misalnya Vietnam yang menawarkan efisiensi investasi di bidang otomotif sehingga pabrikan otomotif banyak membuat pabrik di sana,” kata Enny, kepada media dikutip Senin 25 Januari 2021.
Kemudian, lanjut Enny, hal-hal seperti efisiesi itu seharusnya menjadi panduan bagi pemerintah dalam memberikan fasilitas investasi, dan tentunya tergantung pada berbagai sektornya.
Sebab, Enny menilai insentif saja belum menjadi daya tarik. Untuk insentif penerima PPh Badan misalnya, beberapa negara dengan PPh Badan yang lebih tinggi dari Indonesia tetap menarik bagi investor. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pemetaan tingkat efektivitas dari sebuah kebijakan.
“Jadi perlu ada regulatory impact assessment (RIA)-nya. Ini kan banyak yang salah tembak,” katanya.
Pemetaan tersebut bertujuan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan investor dan apa yang menjadi daya tarik bagi mereka. Dengan demikian, pemerintah tidak membuang-buang insentif yang tidak tepat sasaran.
“Jadi intinya yang harus dilakukan pemerintah adalah fokus membuat yang namanya policy industry. Indonesia mau mengembangkan industri apa sebenarnya, yang masih kompetitif dan memiliki multiplier effect, nilai tambah dan sebagainya. Itulah yang mestinya ‘diguyur’ insentif habis-habisan,” katanya.
Salah satu contohnya industri berbasis teknologi tinggi. Apalagi investor di sektor tersebut sudah banyak yang menyatakan minat investasinya. Sebut saja produsen mobil listrik hingga produsen baterai dari Amerika Serikat, Korea hingga Jepang.
"Ketika investasi, jangan hanya memindahkan pabrik, tapi bahan baku perlahan harus dari dalam negeri, tidak impor. Juga harus ada transfer teknologi," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebut tahun ini pihaknya akan mulai fokus pada investasi yang memiliki teknologi tinggi dan padat karya.
Menurut dia, dengan fokus pada transformasi sektor yang memiliki teknologi tinggi tersebut, diharapkan dapat menaikkan nilai tambah melalui hilirisasi.
”Investor hanya perlu datang membawa modal dan teknologi. Lahan dan perizinan akan didukung penuh oleh pemerintah. Ini momentum untuk membangun industri-industri yang menciptakan nilai tambah,” kata Bahlil dalam acara 11th Kompas CEO Forum Kamis lalu.
Bahlil mengakui, realisasi investasi saat ini belum optimal karena memang tidak mudah merealisasikan komitmen investasi meskipun investor telah berkomitmen. Masih banyak kendala di lapangan, mulai dari regulasi yang tumpang tindih hingga ego sektoral.
Meski begitu, BKPM berjanji bakal menyelesaikan seluruh kendala-kendala tersebut. Misalnya saja pada 2019, Bahlil mengatakan ada sekitar Rp700 triliun investasi mangkrak.
“Ada banyak investasi mangkrak, ini kami genjot, apa sih masalahnya. Pada 2020 sudah kami selesaikan Rp479 triliun,” ujarnya.
