- (ANTARA/HO-Humas Kemenkeu/pri.)
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan meminta masyarakat ikut mengawasi TKDD agar tepat sasaran dalam penyalurannya.
Sri Mulyani menjelaskan, saat ini alokasi TKDD telah meningkat secara signifikan, dari yang sebelumnya hanya Rp33,1 triliun pada 2000 menjadi Rp795,5 triliun pada tahun ini.
"Supaya rakyat ikut mengawasi dan memberikan masukan agar bagaimana anggaran TKDD sebesar Rp800 triliun itu dibelanjakan," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Selasa 8 Juni 2021.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengatakan, rata-rata belanja daerah per April 2021 baru mencapai 12,7 persen.
Dia menambahkan, dari jumlah tersebut umumnya hanya digunakan untuk belanja pegawai, yakni berupa gaji atau honor perjalanan dinas.
"Apakah itu belanja modal yang produktif atau tidak produktif, ini yang menjadi pemicu kenapa kita ingin ada bedah data APBD dan itu dilakukan oleh stakeholder kita," kata Astera.
Dia menjelaskan, pada April 2021 kemarin proporsi Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi tinggi. Jika dilihat dari spending APBD yang sudah direalisasikan sebesar 12,7 persen itu, sekitar 58 persennya adalah untuk belanja pegawai.
"Tapi yang untuk belanja modal masih sangat rendah, sekitar 5-6 persen saja. Akun-akun lain yang muaranya juga kepada belanja pegawai, ini terus terang menjadi perhatian kita semua," ujarnya.
